Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Kompas.com - 06/05/2024, 05:15 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana membentuk presidential club sebagai wadah berkumpulnya presiden dan mantan Presiden untuk duduk bersama membahas persoalan bangsa.

Ide presidential club pertama kali diungkapkan oleh Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dahnil menyebut Prabowo akan duduk bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada waktunya.

Dahnil menilai, meski banyak pihak yang memiliki pandangan politik yang berbeda, namun mereka harus tetap rukun demi kemajuan Indonesia.

Sejauh ini, baru Jokowi dan SBY yang memberi respons positif terkait rencana pembentukan presidential club. Jokowi bahkan mengusulkan agar pertemuan tersebut dilakukan setiap dua hari sekali.

Meski demikian, sejumlah pihak beranggapan bahwa mempersatukan Jokowi dan Megawati di satu tempat bukanlah hal yang mudah.

Hal tersebut tak terlepas dari panasnya hubungan Jokowi dan PDI-P buntut perbedaan dukungan dalam Pilpres 2024 lalu.

Bahkan, terkini, Jokowi sudah tidak dianggap sebagai kader PDI-P lagi.

Baca juga: “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Dianggap cemerlang

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan ide Prabowo untuk membentuk preesidential club sangat cemerlang.

Zulhas, sapaan akrabnya, pun mempertanyakan apakah rasa sakit hati lebih penting ketimbang memajukan Indonesia.

"Ide Pak Prabowo itu cemerlang, brilian. Saatnya kita ini bersatu. Apalah artinya sih sakit hati? Apalah artinya sih enggak enak? Ketimbang kita itu untuk Indonesia maju kita bersatu," ujar Zulhas saat dihubungi Kompas.com, Minggu (5/5/2024).

"Oleh karena itu, kita, saya berharap betul seluruh presiden-presiden, mantan-mantan presiden bersatu untuk bersama-sama memajukan Indonesia, sehingga 2045 kita jadi negara yang kita cita-citakan jadi negara maju itu," imbuh dia.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Dave Laksono meyakini, Prabowo menyatukan kembali dan mempererat hubungan antar para presiden terdahulu.

“Saya yakin Pak Prabowo dapat merekatkan para tokoh bangsa agar dapat menyatu demi pembangunan bangsa,” ujar Dave saat dihubungi, Minggu.

Partai Golkar pun menyambut baik rencana Prabowo membentuk presidential club, dan mempertemukan para presiden Indonesia dari masa ke masa.

Dengan begitu, akan muncul masukan-masukan dari para presiden terdahulu, untuk pemerintahan era Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

“Yang pasti dengan adanya masukan dari pendahulu, akan dapat memudahkan bagi Pak Prabowo untuk menjalankan roda pemerintahan nantinya,” kata Dave.

Baca juga: Gaya Politik Baru: Presidential Club

Lupakan perbedaan

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai, rencana Prabowo yang ingin membentuk forum silaturahmi para presiden RI terdahulu memungkinkan untuk dilakukan.

Pria yang karib disapa Cak Imin itu berpandangan, sudah waktunya para pemimpin bangsa melupakan perbedaan pandangan dan konflik yang lalu.

“Ya mestinya memungkinkan, karena sudah waktunya melupakan perbedaan dan konflik-konflik yang tidak produktif,” kata Cak Imin di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini menilai, rencana Prabowo membentuk presidential club merupakan gagasan yang positif.

Menurut Cak Imin, forum pertemuan para tokoh yang pernah memimpin Indonesia itu bisa digunakan untuk mencari berbagai solusi dari beragam masalah bangsa.

Ia pun menilai, forum presidential club penting untuk saling berbagi pengalaman antar kepemimpinan, baik terkait keberhasilan maupun kegagalan dalam proses pemerintahan.

“Pengalaman tidak boleh diabaikan, kegagalan jangan diulang, jangan pernah kita terperosok lubang yang sama. Sehingga di antara pelajaran-pelajaran yang sudah dilalui (para presiden) bisa menjadi modal (untuk perbaikan),” kata Cak Imin.

Baca juga: Presidential Club Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

PDI-P curiga jadi ajang kongko

Walau mendapat banyak komentar positif, rencana Prabowo membentuk presidential club justru dipertanyakan oleh PDI Perjuangan, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.

Menurut politikus PDI-P Masinton Pasaribu, gagasan mengenai presidential club mesti diperjelas supaya bisa dipahami berbagai kalangan.

"Ide maupun wacana dengan President Club itu kita belum mendengar elaborasi lebih lanjut apa yang dimaksud dengan President Club, seperti apa sih?" kata Masinton seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Minggu (5/5/2024).

Masinton mengatakan, jika hendak meniru presidential club di Amerika Serikat, ruang dialog antara presiden yang tengah menjabat dengan presiden yang pernah menjabat sebelumnya mesti diatur secara resmi.

"Dia terlembaga dan juga terfasilitasi oleh pemerintah atau negara," ucap Masinton.

"Atau yang dimaksud dengan presidential club di Indonesia ini cuma ajang kongko-kongko? Kalau tentang presidential club kan itu harus dielaborasi lebih lanjut," ujar Masinton.

Baca juga: Tanggapi Isu Presidential Club, PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Sulit satukan Jokowi-Megawati

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpandangan, pembentukan president club tak serta merta dapat memperbaiki hubungan antara presiden yang berkonflik.

Menurut dia, sulit untuk menyatukan Megawati, SBY, dan Jokowi, selama belum ada rekonsiliasi.

"Iya, saya sih melihatnya begitu. Selama mereka belum ketemu, belum bermaaf-maafan, belum rekonsiliasi, ya walaupun di satu wadah pun mereka akan tetap saling membelakangi, saling tidak akrab,” ujar Ujang saat dihubungi Kompas.com, Minggu.

Seharusnya, kata Ujang, ada pertemuan antara pihak-pihak yang berseteru itu sebelum dipersatukan dalam satu wadah bernama presidential club.

Sebab, tak menutup kemungkinan antara Megawati dengan Jokowi ataupun SBY, tetap saling bersaing dan menjatuhkan di dalam forum itu selama rekonsiliasi belum terjadi.

“Sama saja kalau kita sedang bermusuhan, kemudian berada di dalam satu tempat. Ya akan saling gerutu, saling menjelekkan satu sama lain. Saat ini, mereka masih seperti air dan minyak, masih belum ketemu,” kata Ujang.

“Jadi diaduk-aduk pun di dalam satu wadah presidential club, kelihatannya belum bisa ketemu. Sebelum mereka damai dulu, sebelum mereka rekonsiliasi dulu. Baru ada presidential club,” sambung dia.

Baca juga: Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menambahkan, presidential club yang digagas Prabowo tidak akan efektif jika memang salah satunya bertujuan menyatukan mantan presiden yang berseteru.

Senada dengan Ujang, Dedi berpandangan, presidential club itu bakal gagal jika ditujukan untuk menyatukan Megawati dan Jokowi.

"Sekarang Jokowi masuk daftar tokoh yang mungkin tidak akan disapa Megawati," kata Dedi kepada Kompas.com, Minggu.

Dedi menilai, Megawati memiliki catatan yang konsisten soal membangun hubungan baik dengan presiden lainnya.

Ia mencontohkan bagaimana hubungan harmonis dibangun Megawati dengan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Namun hal berbeda ditunjukkan Megawati dalam hubungannya dengan SBY.

"Upaya menyatukan (Megawati dan Jokowi) bisa saja dilakukan, tetapi sepertinya tidak berhasil, Megawati punya catatan konsisten dalam membangun hubungan, ia dengan Gus Dur dan ia dengan SBY sebagai contoh," kata dia menjelaskan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com