Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Adif Rachmat Nugraha
Analis Kebijakan

Analis kebijakan dan anggota The Local Public Sector Alliance (LPSA)

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Kompas.com - 03/05/2024, 10:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PERHELATAN Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 telah usai, seiring dengan penetapan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres.

Meskipun di berbagai kesempatan Prabowo menyatakan tidak akan membentuk tim transisi dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo kepada dirinya kelak, tak dapat dipungkiri berbagai persiapan dilakukan menyongsong pelantikan Presiden-Wakil Presiden yang akan digelar Oktober nanti.

Termasuk di antara proses penuangan dan sinkronisasi antara visi-misi keduanya dengan dokumen pembangunan nasional.

Namun demikian, dalam konteks pertahanan dan keamanan, terdapat isu strategis yang agaknya terlupa diangkat oleh Prabowo-Gibran dalam dokumen visi-misinya.

Begitu juga merujuk pada visi-misi kedua pasangan Capres-Cawapres lain yang mengikuti Pilpres 2024, isu tersebut tidak terbahas sempurna, yakni perihal transformasi intelijen negara.

Merujuk pada dokumen visi-misi yang disusun oleh masing-masing Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024, tidak ada satupun yang memberikan perhatian spesifik terhadap intelijen negara sebagai bagian integral dari sistem pertahanan dan keamanan negara maupun keberlanjutan reformasinya.

Satu-satunya penyebutan terkait ‘intelijen’ ditemukan dalam visi-misi Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar yang lebih mengarah pada pengembangan teknologi pertahanan antariksa. Salah satunya dilakukan melalui pengembangan teknologi ‘intelijen pengamatan dan pengawasan’.

Di luar itu dalam konteks pertahanan dan keamanan, perhatian dan antusiasme lebih besar ditunjukkan oleh para pasangan Capres dan Cawapres pada isu penguatan postur pertahanan, modernisasi alutsista, sampai pada penguatan keamanan siber.

Apabila ditelusuri dari pemberitaan media, tidak nampak komentar substantif dari para pasangan Capres dan Cawapres berkenaan dengan gagasan mereformasi maupun memperkuat peran intelijen negara.

Terkecuali pada beberapa isu sensitif yang menyinggung pemanfaatan data intelijen perihal dinamika dapur partai politik menjelang Pemilu 2024 oleh Presiden Joko Widodo, yang ramai mengemuka pada akhir tahun 2023 lalu.

Khususnya bagi Prabowo Subianto, jika ditelusuri ke belakang, amat disayangkan bahwa tidak ditemukan gambaran visi-misi terkait intelijen negara darinya, baik ketika menjadi Capres pada Pilpres 2014 maupun saat kembali maju pada Pilpres 2019 dan Pilpres 2024 lalu.

Tantangan

Minimnya perhatian terkait isu intelijen negara maupun upaya reformasinya dari para pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres lalu menimbulkan keprihatinan dan memberikan indikasi bahwa mereka kurang memahami permasalahan dan dinamika intelijen negara, baik dari aspek kebijakan, operasional, kelembagaan, maupun perkembangan teknologi yang berkenaan dengan intelijen negara.

Namun di sisi lain, kurangnya perhatian tersebut dapat dipahami sebagai upaya mereka untuk menjaga jarak, tidak melangkah lebih jauh dalam perdebatan tersebut guna bermain aman—dalam arti tidak menyinggung isu intelijen negara dan komunitas intelijen negara, mengingat logika kerja intelijen yang sarat kerahasiaan dan anonimitas.

Padahal, terdapat beberapa tantangan strategis intelijen negara yang mengemuka dan perlu mendapat perhatian lebih dari pemangku kepentingan dan komunitas epistemik—termasuk di dalamnya masyarakat sipil.

Pertama, berkembangnya bentuk dan lanskap ancaman keamanan ke arah dimensi nontradisional sebagaimana dipetakan dalam Global Risk Report 2024 oleh World Economic Forum.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com