Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Antara lain serangan siber, misinformasi dan disinformasi, penyebaran wabah penyakit, pemanfaatan senjata biologis, krisis iklim dan lingkungan, hingga kejatuhan ekonomi.

Kedua, revolusi teknologi informasi dan komunikasi menjadikan berita dan informasi bukan lagi menjadi barang langka—semudah membuka mesin pencari via internet untuk mencari informasi apapun.

Informasi yang dulu sulit didapat dan cenderung menjadi rahasia, kini dapat diakses oleh siapapun, di manapun, kapanpun.

Lewat kecerdasan buatan, misalnya, para analis intelijen dibuat mampu menghubungkan titik-titik tersembunyi dari jutaan informasi terserak yang sebelumnya sulit, bahkan mustahil dilakukan.

Namun di tengah situasi tersebut, organisasi dan insan intelijen negara dihadapkan pada pedang bermata dua: kemudahan untuk menggali informasi dari berbagai sumber terbuka (open source), tetapi juga godaan untuk menghasilkan analisis yang serba cepat namun prematur, alih-alih produk intelijen yang matang lagi mendalam (Amy Zegart & Michael Morell, 2019).

Ketiga, meskipun pengawasan berlapis (multilayered oversight) intelijen negara telah menjadi isu kunci dalam upaya reformasi intelijen negara utamanya pascapengesahan UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara, namun masih dominan pada konteks pengawasan eksternal yang dilakukan DPR dan masyarakat sipil yang lebih condong pada pengawasan penyelenggaraan intelijen pada koridor demokrasi.

Berdasarkan penelitian Wahyu Kuncoro (2019), penyelenggaraan pengawasan internal melalui Inspektorat dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) jarang menjadi perhatian serius karena acapkali berpulang pada kebijakan pimpinan masing-masing organisasi intelijen negara.

Keempat, hadirnya konsep keterbukaan pemerintah (open government) sebagai salah satu derivasi dari paradigma governansi telah mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka dan berbasis multipemangku kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan publik, tak terkecuali pada organisasi intelijen negara.

Namun tentu tantangannya terletak pada upaya menjaga keseimbangan antara ‘kerahasiaan’ dan ‘keterbukaan’; dua hal yang sifatnya saling bertolak belakang.

Sebagai contoh, upaya Badan Intelijen Negara (BIN) dalam meluncurkan beberapa akun media sosial di platform Instagram, Twitter (X), dan Facebook pada 2020 telah diapresiasi masyarakat karena sedikit-banyak membuka tabir abu-abu intelijen negara lewat cara-cara engagement yang segar, meskipun belakangan akhirnya semua akun tersebut hilang dari peredaran tanpa informasi lebih lanjut.

Kerangka transformasi

Berangkat dari lanskap tantangan yang ada, sudah saatnya ‘transformasi intelijen negara’ digaungkan guna memperkuat praktik dan organisasi intelijen negara dalam menghadapi kerumitan dinamika strategis kini dan nanti.

Beranjak dari ‘reformasi intelijen negara’ selama lebih dari dua dekade terakhir yang mengupayakan kerja intelijen negara agar patuh-tunduk pada semangat demokrasi.

Mengadaptasi model ‘transformasi pertahanan’ (Evan Laksmana, 2010), kebijakan transformasi intelijen negara diarahkan dan dijalankan secara sekuensial pada empat pilar kunci, yakni pilar politik, pilar institusional, pilar intelektual dan kultural, serta pilar teknologi.

Pada pilar politik, keberadaan UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara beserta peraturan turunannya perlu ditindaklanjuti dengan komitmen politik berkelanjutan dari Presiden selaku pengguna akhir intelijen untuk menjaga implementasinya sesuai koridor, sekaligus menjaga organisasi intelijen negara tetap berorientasi pada obyektivitas ketimbang partisanisme.

Selain itu, dibutuhkan dokumen strategi intelijen negara (national intelligence strategy) yang diformulasikan oleh BIN selaku koordinator penyelenggara intelijen negara sebagai panduan yang mengikat komitmen komunitas intelijen negara dalam bergerak, bekerjasama maupun berkoordinasi.