Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Meskipun di berbagai kesempatan Prabowo menyatakan tidak akan membentuk tim transisi dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo kepada dirinya kelak, tak dapat dipungkiri berbagai persiapan dilakukan menyongsong pelantikan Presiden-Wakil Presiden yang akan digelar Oktober nanti.

Termasuk di antara proses penuangan dan sinkronisasi antara visi-misi keduanya dengan dokumen pembangunan nasional.

Namun demikian, dalam konteks pertahanan dan keamanan, terdapat isu strategis yang agaknya terlupa diangkat oleh Prabowo-Gibran dalam dokumen visi-misinya.

Begitu juga merujuk pada visi-misi kedua pasangan Capres-Cawapres lain yang mengikuti Pilpres 2024, isu tersebut tidak terbahas sempurna, yakni perihal transformasi intelijen negara.

Merujuk pada dokumen visi-misi yang disusun oleh masing-masing Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024, tidak ada satupun yang memberikan perhatian spesifik terhadap intelijen negara sebagai bagian integral dari sistem pertahanan dan keamanan negara maupun keberlanjutan reformasinya.

Satu-satunya penyebutan terkait ‘intelijen’ ditemukan dalam visi-misi Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar yang lebih mengarah pada pengembangan teknologi pertahanan antariksa. Salah satunya dilakukan melalui pengembangan teknologi ‘intelijen pengamatan dan pengawasan’.

Di luar itu dalam konteks pertahanan dan keamanan, perhatian dan antusiasme lebih besar ditunjukkan oleh para pasangan Capres dan Cawapres pada isu penguatan postur pertahanan, modernisasi alutsista, sampai pada penguatan keamanan siber.

Apabila ditelusuri dari pemberitaan media, tidak nampak komentar substantif dari para pasangan Capres dan Cawapres berkenaan dengan gagasan mereformasi maupun memperkuat peran intelijen negara.

Terkecuali pada beberapa isu sensitif yang menyinggung pemanfaatan data intelijen perihal dinamika dapur partai politik menjelang Pemilu 2024 oleh Presiden Joko Widodo, yang ramai mengemuka pada akhir tahun 2023 lalu.

Khususnya bagi Prabowo Subianto, jika ditelusuri ke belakang, amat disayangkan bahwa tidak ditemukan gambaran visi-misi terkait intelijen negara darinya, baik ketika menjadi Capres pada Pilpres 2014 maupun saat kembali maju pada Pilpres 2019 dan Pilpres 2024 lalu.

Tantangan

Minimnya perhatian terkait isu intelijen negara maupun upaya reformasinya dari para pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres lalu menimbulkan keprihatinan dan memberikan indikasi bahwa mereka kurang memahami permasalahan dan dinamika intelijen negara, baik dari aspek kebijakan, operasional, kelembagaan, maupun perkembangan teknologi yang berkenaan dengan intelijen negara.

Namun di sisi lain, kurangnya perhatian tersebut dapat dipahami sebagai upaya mereka untuk menjaga jarak, tidak melangkah lebih jauh dalam perdebatan tersebut guna bermain aman—dalam arti tidak menyinggung isu intelijen negara dan komunitas intelijen negara, mengingat logika kerja intelijen yang sarat kerahasiaan dan anonimitas.

Padahal, terdapat beberapa tantangan strategis intelijen negara yang mengemuka dan perlu mendapat perhatian lebih dari pemangku kepentingan dan komunitas epistemik—termasuk di dalamnya masyarakat sipil.

Pertama, berkembangnya bentuk dan lanskap ancaman keamanan ke arah dimensi nontradisional sebagaimana dipetakan dalam Global Risk Report 2024 oleh World Economic Forum.

Antara lain serangan siber, misinformasi dan disinformasi, penyebaran wabah penyakit, pemanfaatan senjata biologis, krisis iklim dan lingkungan, hingga kejatuhan ekonomi.

Kedua, revolusi teknologi informasi dan komunikasi menjadikan berita dan informasi bukan lagi menjadi barang langka—semudah membuka mesin pencari via internet untuk mencari informasi apapun.

Informasi yang dulu sulit didapat dan cenderung menjadi rahasia, kini dapat diakses oleh siapapun, di manapun, kapanpun.

Lewat kecerdasan buatan, misalnya, para analis intelijen dibuat mampu menghubungkan titik-titik tersembunyi dari jutaan informasi terserak yang sebelumnya sulit, bahkan mustahil dilakukan.

Namun di tengah situasi tersebut, organisasi dan insan intelijen negara dihadapkan pada pedang bermata dua: kemudahan untuk menggali informasi dari berbagai sumber terbuka (open source), tetapi juga godaan untuk menghasilkan analisis yang serba cepat namun prematur, alih-alih produk intelijen yang matang lagi mendalam (Amy Zegart & Michael Morell, 2019).

Ketiga, meskipun pengawasan berlapis (multilayered oversight) intelijen negara telah menjadi isu kunci dalam upaya reformasi intelijen negara utamanya pascapengesahan UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara, namun masih dominan pada konteks pengawasan eksternal yang dilakukan DPR dan masyarakat sipil yang lebih condong pada pengawasan penyelenggaraan intelijen pada koridor demokrasi.

Berdasarkan penelitian Wahyu Kuncoro (2019), penyelenggaraan pengawasan internal melalui Inspektorat dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) jarang menjadi perhatian serius karena acapkali berpulang pada kebijakan pimpinan masing-masing organisasi intelijen negara.

Keempat, hadirnya konsep keterbukaan pemerintah (open government) sebagai salah satu derivasi dari paradigma governansi telah mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka dan berbasis multipemangku kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan publik, tak terkecuali pada organisasi intelijen negara.

Namun tentu tantangannya terletak pada upaya menjaga keseimbangan antara ‘kerahasiaan’ dan ‘keterbukaan’; dua hal yang sifatnya saling bertolak belakang.

Sebagai contoh, upaya Badan Intelijen Negara (BIN) dalam meluncurkan beberapa akun media sosial di platform Instagram, Twitter (X), dan Facebook pada 2020 telah diapresiasi masyarakat karena sedikit-banyak membuka tabir abu-abu intelijen negara lewat cara-cara engagement yang segar, meskipun belakangan akhirnya semua akun tersebut hilang dari peredaran tanpa informasi lebih lanjut.

Kerangka transformasi

Berangkat dari lanskap tantangan yang ada, sudah saatnya ‘transformasi intelijen negara’ digaungkan guna memperkuat praktik dan organisasi intelijen negara dalam menghadapi kerumitan dinamika strategis kini dan nanti.

Beranjak dari ‘reformasi intelijen negara’ selama lebih dari dua dekade terakhir yang mengupayakan kerja intelijen negara agar patuh-tunduk pada semangat demokrasi.

Mengadaptasi model ‘transformasi pertahanan’ (Evan Laksmana, 2010), kebijakan transformasi intelijen negara diarahkan dan dijalankan secara sekuensial pada empat pilar kunci, yakni pilar politik, pilar institusional, pilar intelektual dan kultural, serta pilar teknologi.

Pada pilar politik, keberadaan UU No. 17/2011 tentang Intelijen Negara beserta peraturan turunannya perlu ditindaklanjuti dengan komitmen politik berkelanjutan dari Presiden selaku pengguna akhir intelijen untuk menjaga implementasinya sesuai koridor, sekaligus menjaga organisasi intelijen negara tetap berorientasi pada obyektivitas ketimbang partisanisme.

Selain itu, dibutuhkan dokumen strategi intelijen negara (national intelligence strategy) yang diformulasikan oleh BIN selaku koordinator penyelenggara intelijen negara sebagai panduan yang mengikat komitmen komunitas intelijen negara dalam bergerak, bekerjasama maupun berkoordinasi.

Kemudian pada pilar institusional, evaluasi berkesinambungan atas bentuk kelembagaan dan tata koordinasi intelijen negara menjadi penting dilakukan tidak hanya untuk melihat apakah dinamika ancaman strategis telah direspons secara tepat lewat pengaturan kelembagaan yang ada, melainkan juga untuk memetakan kebutuhan institusional intelijen negara seperti personalia, anggaran, dan aset serta strategi pemenuhannya ke depan.

Selanjutnya pada pilar intelektual dan kultural, investasi pada aspek pendidikan dan pelatihan merupakan jalan terbaik di tengah tuntutan yang diarahkan pada insan intelijen negara untuk mampu menggali lebih dalam dan menganalisis lebih cepat sekaligus akurat.

Studi dan riset untuk mengembangkan kerangka keilmuan (body of knowledge) intelijen negara perlu terus digalakkan oleh institusi pendidikan kedinasan baik Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Politeknik Siber dan Sandi Negara, Politeknik Imigrasi, Universitas Pertahanan, Lembaga Ketahanan Nasional, Sesko TNI/Sespim Polri dan lainnya, maupun institusi pendidikan umum serta think-tank.

Pada pilar teknologi, pengembangan teknologi intelijen negara perlu terus diarahkan untuk memperkuat kapabilitas organisasi dan insan intelijen negara dalam menjalankan elemen kunci intelijen, yakni koleksi data dan informasi, pengolahan dan analisis termasuk memprediksi kecenderungan di masa depan (forecasting), serta tindakan tertutup (covert action)—tentunya tidak dalam maksud menegakkan logika panoptikon.

Kerja sama dan kolaborasi dengan institusi pengembangan serta inovasi teknologi menjadi hal krusial, yang tak hanya memosisikan organisasi intelijen negara sebagai pengguna semata, tetapi juga mensyaratkan transfer teknologi untuk memperkuat kapasitas internal organisasi.

Pada akhirnya, di tengah hiruk-pikuk dinamika transisi kepemimpinan nasional saat ini, urgen bagi Prabowo-Gibran untuk mulai merancang visi besar dan gambaran langkah strategis ke arah mana intelijen negara akan dibawa.