Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Kompas.com - 02/05/2024, 16:40 WIB
Singgih Wiryono,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan, dirinya bukan ditunjuk sebagai staf ahli Kapolri Listyo Sigit Prabowo, melainkan penasihat untuk bidang ketenagakerjaan.

"Perlu saya koreksi, jadi kalau staf ahli Kapolri itu jabatan struktural yang diisi para perwira tinggi Polri, saya itu di posisi penasihat Kapolri, jadi ini berbeda," kata Andi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/5/2024).

Andi menjelaskan, dia banyak mengoreksi informasi yang sudah telanjur beredar di media massa.

Sehingga, banyak yang bertanya, apakah Andi Gani adalah perwira tinggi Polri sehingga mampu menjabat sebagai staf ahli.

Baca juga: Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

"Saya itu jabatan sebagai penasihat Kapolri bidang tenaga kerja, saya banyak merevisi berita-berita di media karena banyak kebingungan di masyakat karena staf ahli itu perwira aktif," ucapnya.

Andi juga menyebutkan alasannya dipilih menjadi penasihat Kapolri dalam bidang ketenagakerjaan.

Ia menyebutkan, pada 2018 sempat berbincang dengan Presiden Joko Widodo soal unit pelayanan khusus ketenagakerjaan.

Saat Kapolri dijabat Tito Karnavian, Polri sempat membentuk desk ketenagakerjaan untuk membantu pelayanan khusus masalah ketenagakerjaan.

Baca juga: May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

"Desk itu (kemudian) agak sulit untuk menampung permasalahan perburuhan karena dia tidak bisa menangani kasus secara langsung. Desk tenaga kerja itu seperti line office," tuturnya.

Setelah bertemu dengan Kapolri Listyo, Andi bersama Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan harus ada unit khusus yang berkaitan dengan masalah tenaga kerja.

"Kapolri setuju dan memahami jalan pikiran saya dan Said Iqbal untuk membentuk, karena di UU Ketenagakerjaan itu ada unsur pidananya," imbuh dia.

Sebab itu, Andi kemudian dilantik jadi penasihat Kapolri untuk mengawasi berjalannya unit baru terkait ketenagakerjaan yang akan berada di bawah Direktorat Kriminal Khusus Polri.

"Saya nantinya akan membantu mengawasi jalannya proses tersebut bagaimana dia bisa melayani masyarakat, buruh dalam pengaduannya," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com