Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto: Terkait Jokowi Ingin Bertemu Megawati, Anak Ranting Katakan biar Ketemu Mereka Dulu

Kompas.com - 13/04/2024, 06:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa langsung bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, tetapi bertemu dengan anak ranting terlebih dulu.

Menurut Hasto, hal itu merupakan usulan dari anak ranting PDI-P.

Hal itu diungkapkan Hasto setelah ditanya apakah Presiden Jokowi sudah sowan ke Megawati hingga hari ketiga Lebaran 2024.

"Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, hanya anak ranting justru mengatakan, 'Sebentar dulu, biar bertemu dengan anak ranting dulu'," kata Hasto di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2024).

Baca juga: Ganjar-Mahfud Bakal Temui Megawati untuk Silaturahim Lebaran Pekan Depan

Hasto mengatakan, usulan dari anak ranting itu masuk akal karena mereka yang menjadi benteng dari Megawati di PDI-P.

Oleh karenanya, jika Presiden Jokowi ingin membuka komunikasi harus melalui anak ranting terlebih dulu.

"Karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menyinggung soal begitu banyak penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Dia bahkan menyayangkan bahwa dugaan penyalahgunaan kekuasaan itu dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Baca juga: Sebut Megawati Belum Terima Hasil Pilpres, Pengamat: Prabowo dan Jokowi Belum Diterima Langsung

Padahal, menurut Hasto, PDI-P begitu berharap Pilpres 2024 menjadi warisan atau legacy Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya.

"Tapi, ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power dari presiden. Dan kemudian terjadi akibat nepotisme kepentingan untuk memperpanjang kekuasaan itu. Sehingga anak ranting, ranting, justru yang jadi benteng Ibu Mega agar tetap kokoh berdiri di dalam pengabdian mengawal demokrasi itu," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri disebut menunggu waktu yang tepat.

Hal itu diungkapkan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui keterangan pers, Jumat.

Baca juga: Rosan Sambangi Teuku Umar 2 Kali, Pengamat: Tidak Otomatis Artikan Megawati Terima Hasil Pilpres 2024

"Terkait silaturahmi (Presiden Jokowi) dengan Ibu Megawati, sedang dicarikan waktu yang tepat," ujar Ari.

"Lagi pula ini masih bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi," katanya lagi.

Menurut Ari, pada prinsipnya Presiden Jokowi tidak pernah membatasi diri untuk bertemu dengan siapa pun, terutama tokoh bangsa.

"Presiden sangat terbuka bersilaturahmi dengan siapa saja, apalagi dengan tokoh-tokoh bangsa," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Dinilai Tak Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dan Megawati

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com