Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yakin PDI-P dan Jokowi Rekonsiliasi, Gerindra Singgung Prabowo-Jokowi yang Dulu bak Musuh Bebuyutan

Kompas.com - 08/04/2024, 11:50 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, meyakini hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo bisa membaik.

Apalagi, kedua pihak punya sejarah hubungan yang panjang. Jokowi lahir dan besar dari partai berlambang banteng itu.

“PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi kan dalam satu rahim politik yang sama. Pak Jokowi dibesarkan oleh PDI Perjuangan dan bahkan satu-satunya partai yang pernah dimasuki oleh Pak Jokowi,” kata Habiburokhman dalam program Kompas Petang, Kompas TV, Minggu (7/4/2024).

“Saya pikir besar sekali kemungkinan akan tercipta rekonsiliasi antara kubu Pak Jokowi dan keluarga dengan PDI Perjuangan,” ujarnya.

Habiburokhman lantas menyinggung sejarah hubungan antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dan Pilpres 2019, keduanya bersaing secara sengit sebagai calon presiden (capres).

Baca juga: PDI-P: Bu Mega dan Pak Prabowo Tak Punya Masalah Prinsipil, Pertemuan Keduanya Hal Biasa

Namun, pada akhirnya, Jokowi dan Prabowo tetap bisa bersatu. Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi.

“Dulu juga disebut Pak Jokowi dengan Pak Prabowo adalah musuh bebuyutan, berseteru, terlibat konflik yang sangat antagonis, ternyata kan bisa ketemu juga,” ujarnya.

Habiburokhman mengatakan, Prabowo ingin menjadi penengah antara PDI-P dengan Jokowi.

Keinginan tersebut menjadi salah satu alasan yang mendasari rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Habiburokhman bilang, rencana pertemuan itu telah diketahui oleh Jokowi.

“Pak Prabowo tentu kan akan mencoba menjadi pihak yang merekonsiliasi, menengahi kedua belah pihak,” katanya.

Kendati demikian, Habiburokhman belum bisa memastikan kapan pertemuan antara Megawati dan Prabowo digelar. Namun, ia meyakini, rencana tersebut terealisasi tidak lama lagi.

Menurutnya, tidak ada hambatan psikologis apa pun yang berpotensi menghalangi rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati.

“Pak Prabowo dan Ibu Mega adalah sahabat sudah lama,” tutur Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

Diketahui, hubungan kedua pihak merenggang sejak putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo pada Pilpres 2024.

Adapun kabar rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo kian menguat belakangan ini. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Megawati tidak masalah bertemu dengan Prabowo pasca putusan MK soal sengketa hasil pemilu.

Saat ini, tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD tengah mengajukan sengketa pilpres ke MK, bersama tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Berharap Substansi Pertemuan Prabowo dan Megawati

"Terkait dengan pilpres, kita masih menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga tidak ada persoalan pertemuan-pertemuan itu dilakukan," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

"Demikian pula antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi," imbuhnya.

Terbaru, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Said Abdullah mengatakan, Megawati telah menugaskan putrinya yang juga Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, untuk berkomunikasi dengan Prabowo.

”Jadi, dari satu-dua poin itu, muaranya, Ibu (Megawati) menugaskan Mbak Puan memang untuk membangun komunikasi. Setelah membangun komunikasi, nanti Mbak Puan report(melaporkan). Hasil report itulah yang akan menentukan Ibu Ketua Umum bertemu dengan Pak Prabowo, duduk bersama. Kan, begitu,” ungkap Said dikutip dari Kompas.id, Senin (8/4/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com