Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hormati Hasil Pemilu 2024, Presiden PKS: Sayangnya, Penuh Drama dan Rusak Sendi Demokrasi

Kompas.com - 24/03/2024, 08:09 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, partainya menghormati hasil rapat pleno terbuka hasil Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU.

Meski demikian, Syaikhu menyebut PKS memberikan catatan terkait banyaknya pelanggaran selama proses Pemilu 2024 berlangsung.

Syaikhu menyoroti ada banyak hal yang merusak sendi demokrasi dalam pemilu kali ini.

"Sebagai partai politik yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan proses pemilu, PKS menghormati keputusan yang diambil oleh KPU," ujar Syaikhu dalam keterangannya, Minggu (24/3/2024).

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Pemilih Anies-Muhaimin dan PKS Paling Banyak Tak Terima Hasil Pilpres

"Namun, kami juga merasa perlu memberikan catatan atas proses pemilu yang baru saja berlangsung. Proses ini, sayangnya, penuh dengan drama dan ketegangan yang merusak sendi-sendi demokrasi," sambungnya.

Syaikhu pun menyoroti praktik money politic (politik uang) yang masih menjamur menjelang pencoblosan.

Dia lantas mendorong agar hal tersebut seharusnya ditindak tegas. Pasalnya, politik uang kini seperti diwajarkan begitu saja.

Syaikhu mendorong pelaku money politic ditindak tegas demi menjaga proses demokrasi.

"Kami tidak bisa mengabaikan fakta bahwa money politics, praktik politik yang melibatkan uang dan kekayaan telah menjadi sebuah kewajaran umum dalam mengarahkan pilihan," jelas Syaikhu.

Baca juga: Hormati Hasil Pemilu, PKS: Kita Ucapkan Selamat, tetapi Tetap Ada Ruang di MK

"Hal ini seharusnya memicu tindakan tegas dari penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas proses demokrasi. Kami berharap agar tindakan pencegahan dan penindakan terhadap praktik money politics dapat diperkuat," tambahnya.

Lalu, Syaikhu juga menyinggung masih banyaknya pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu.

Buktinya, kata dia, Bawaslu dan KPU kerap mendapatkan sanksi-sanksi keras dari DKPP.

Syaikhu menyebut ketidakprofesionalan KPU terkait Sirekap menimbulkan kegaduhan dan ketidaknetralan aparatur pemerintahan dalam pemilu.

Baca juga: Anies Beda Sikap dengan Nasdem-PKS soal Hasil Pilpres, PKB Sebut Koalisi Perubahan Tak Bubar

Sementara itu, Syaikhu juga mengapresiasi tim hukum Anies-Muhaimin (Amin) yang akan membawa perselisihan hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia berharap ada hasil yang baik demi kebaikan bangsa dan masyarakat.

"Kami juga mengapresiasi tim hukum Amin yang akan mengajukan perkara kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi. PKS juga menunggu dengan sabar keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah terkait sengketa hasil pemilu," imbuh Syaikhu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com