Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Tak Lolos ke Senayan, Jokowi Minta Sandiaga Perbanyak Doa

Kompas.com - 22/03/2024, 16:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan nasehat terkait Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tidak lolos ambang batas parlemen berdasarkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Nasehat itu disampaikan Presiden Jokowi saat menanggapi candaan dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia soal suara PPP di Pemilu 2024.

Sandiaga menjelaskan, ia tidak merasa tersinggung dengan candaan yang disampaikan Bahlil di hadapan Presiden Jokowi dan para menteri itu.

"Enggak (tersinggung). Orang kita teman dari kecil. Jadi Pak Presiden juga ketawa, terus bilang 'Banyakin doa, Pak Sandi. Upayanya sudah, doanya tambahin'," kata Sandiaga sambil menirukan pesan dari Presiden Jokowi.

Baca juga: Momen Bahlil Sindir PPP Gagal ke Senayan, Jokowi dan Para Menteri Spontan Tertawa...

Saat ditanya lebih lanjut soal apakah ada pesan khusus dari Presiden kepadanya terkait PPP yang tak lolos ke Senayan, Sandiaga mengaku tidak ada.

"Enggak (tidak ada). Cuman pas Pak Bahlil guyon (bercanda) suaranya kurang sedikit 4 persen, Pak Presiden bilang tambahin doanya. Gitu," tambah Sandiaga.

Sebagaimana diketahui, PPP untuk kali pertama dalam sejarah gagal mendapatkan kursi DPR di Senayan berdasarkan hasil perolehan suara Pemilu 2024.

Hal ini terjadi karena PPP gagal memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Baca juga: Kiprah PPP di Pemilu, Pertama Kali dalam Sejarah Gagal ke Senayan

Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI pada Rabu (20/3/2024) malam, PPP mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil) di 38 provinsi Indonesia.

Ini berarti, PPP hanya meraup 3,87 persen suara dari total 151.796.630 suara sah Pileg 2024.

Sindiran Bahlil

Momen disindirnya PPP terjadi saat Presiden Joko Widodo dan anggota Kabinet Indonesia Maju melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (22/3/2024).

Usai melakukan pelaporan, Kepala Negara dan para menteri dan kepala instansi berfoto bersama Presiden Jokowi, lalu dilanjutkan sesi saling beramah-tamah.

Saat itu lah terjadi momen menarik ketika Bahlil melontarkan candaan soal pembayaran pajak yang dikaitkan dengan pemilihan umum.

Bahlil menyatakan ke Presiden Jokowi bahwa sebenarnya Sandiaga akan membayar pajak dalam jumlah lebih.

Hanya saja, menurut Bahlil, hal itu urung dilakukan karena PPP belum lolos ke DPR RI berdasarkan hasil Pemilu 2024.

"Pak Sandi tadi mau bayar pajak lebih Pak, tapi PPP belum lolos," ujar Bahlil.

Baca juga: Gelar Konsolidasi Internal Semalam, PPP Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Mendengar candaan tersebut, Presiden Jokowi tak kuasa menahan tawanya.

Begitu pula dengan para menteri lain yang tampak tertawa. Antara lain Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Menpan RB bahkan sempat menyenggol bahu Menteri Bahli.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani lewat isyarat tangan di depan mulut meminta Menteri Bahlil berhati-hati berbicara.

Sandiaga Uno yang mendengar candaan itu pun tertawa tipis.

Ia pun langsung menimpali dengan pernyataan "Ditarik lagi ya hahaha," demikian kata Sandiaga sambil tersenyum.

Presiden Jokowi kemudian menengahi candaan itu dengan berkata "Ini (persoalan membayar) pajak lho," kata Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com