Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpora Dito Ungkap Ada Potensi Aklamasi Airlangga Jadi Ketum Golkar

Kompas.com - 22/03/2024, 15:05 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Golkar, Dito Ariotedjo mengungkapkan adanya potensi aklamasi untuk mendukung Airlangga Hartarto kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Peluang itu tercermin karena para pengurus Partai Golkar di daerah mendukung Airlangga kembali menjadi ketum partai berlambang pohon beringin itu dalam Munas Golkar Desember mendatang.

Pernyataan Dito disampaikan di tengah isu Presiden Joko Widodo bakal masuk ke Partai Golkar dan digadang-gadang menjadi ketua umum.

"Ya potensi (aklamasi) ada, tapi tetap Golkar itu partai yang terbuka, semua proses demokrasi bisa dilakukan, tapi ya sementara kita liat bagaimana semangat daerah, kepala daerah, dan voters ini nampaknya mengerucut ingin Bapak Airlangga kembali," kata Dito di di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024).

Baca juga: Soal Isu Jokowi Jadi Ketum Golkar, Dito Ariotedjo: Tampaknya Beliau Akan Fokus Multipartai

Dito bilang, percakapan mendukung Airlangga sebagai ketua umum sudah terjadi di internal, meski ada isu sejumlah nama juga digadang-gadang menjadi ketua umum.

Selain Presiden Jokowi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pun diisukan mencalonkan diri sebagai ketum partai tersebut.

"Di internal, percakapan kemarin kan sudah bertemu daerah, dan daerah sih sangat apresiasi dengan Bapak Airlangga. Dan kemarin semua daerah di Bali ada pertemuan, itu menginginkan kembali agar pada Munas Desember untuk kembali maju sebagai Ketum Partai Golkar," ucapnya.

Dito membenarkan dukungan terhadap Airlangga sudah dinyatakan dalam surat pernyataan saat pertemuan di Bali tersebut.

Aspirasi pengurus Partai Golkar di daerah itu pun sudah disampaikan langsung kepada Airlangga.

"Ya benar, benar. Sudah disampaikan. Itu kan aspirasi daerah yang enggak bisa kita bendung," jelasnya.

Baca juga: Dave Laksono: Airlangga Berhasil Menaikkan Suara Golkar, buat Apa Munaslub?

Sebagai informasi, rencana mengusung Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar akan diputuskan secara resmi dalam rapat kerja nasional Majelis Pertimbangan Ormas MKGR pada Juli 2024.

Dukungan kepada Airlangga ini mengalir di tengah munculnya isu yang menyebut Presiden Joko Widodo digadang-gadang menjadi ketua umum Partai Golkar berikutnya.

Usulan agar Jokowi menakhodai Golkar salah satunya diajukan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam yang menganggap rekam jejak Jokowi merepresentasikan ideologi karya kekaryaan Partai Golkar.

Namun demikian, usul tersebut nampaknya akan terbentur oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar sendiri.

Baca juga: Golkar Masih Pertimbangkan Ridwan Kamil Maju Pilgub DKI atau Jabar

Dikutip dari AD/ART Partai Golkar yang diunduh dari situs resmi partai tersebut, ada sejumlah syarat yang harus dikantongi apabila seseorang ingin menjadi ketua umum Partai Golkar.

Beberapa di antaranya, aktif terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.

Selain itu, orang tersebut juga harus pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi selama satu periode penuh.

Melihat dua syarat di atas, Jokowi tampaknya tidak bisa maju sebagai calon ketua umum Golkar karena ia belum menjadi kader Golkar dan pernah tercatat sebagai kader partai lain, yakni PDI Perjuangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com