Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pil Pahit PPP di Pemilu 2024: Gagal Lolos ke Parlemen, Kalah Pula di Pilpres

Kompas.com - 21/03/2024, 16:32 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilu 2024 menjadi sejarah baru yang pahit bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebab, untuk pertama kalinya sejak Pemilu 1977, partai berlambang Kabah itu gagal mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Pada Pemilu 2024, PPP tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen. Menurut hasil pemilu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (20/3/2024), PPP mendapat 5.878.777 suara atau 3,87 persen.

Jumlah tersebut berkurang 0,65 persen dibandingkan Pemilu 2019. Saat itu, PPP mengantongi 6.323.147 suara atau 4,52 persen yang dikonversi menjadi 19 kursi DPR RI.

Berikut perjalanan PPP pada Pemilu 2024 hingga dinyatakan terlempar dari Senayan.

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu

Sedianya, PPP menjadi satu dari tiga partai politik (parpol) yang paling awal berkoalisi dengan partai politik lain untuk Pemilu 2024. Tujuh bulan sebelum KPU menetapkan partai politik peserta pemilu atau Mei 2023, PPP bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Pembentukan koalisi tersebut ditandai dengan pertemuan ketua umum ketiga partai politik pada 12 Mei 2022, yakni Ketua Umum PPP saat itu, Suharso Monoarfa; Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto; dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Baca juga: Tak Lolos Parlemen, PPP Bakal Ajukan Gugatan ke MK

“Tentunya kita akan bekerja sama ke depan untuk mengawal agenda-agenda politik ke depan, termasuk dalam pemilu nanti di 2024," kata Airlangga dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022) malam.

KIB menandatangani nota kesepahaman pembentukan koalisi pada 4 Juni 2022. Mereka mengaku terbuka jika ada partai lain yang hendak bergabung.

Namun, dalam perjalanannya, KIB tak pernah memunculkan nama pasangan calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) yang bakal mereka usung pada pemilu presiden (pilpres).

Koalisi dengan PDI-P

Kurang dari setahun setelah pembentukan KIB, PPP justru menyatakan dukungan untuk calon presiden (capres) yang diusung oleh PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.

PPP mendeklarasikan dukungan tersebut lima hari setelah PDI-P mengumumkan bakal mengusung Ganjar pada Pilpres 2024 atau 26 April 2023.

Dukungan itu diputuskan lewat musyawarah dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP yang digelar selama tiga hari di Yogyakarta, 23-25 April 2023.

“Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam, dengan mengucap bismillahhirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024 yang akan datang” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono di Yogyakarta, Rabu (26/4/2023).

Baca juga: Hasil Pemilu 2024: PPP Gagal Masuk DPR, Cuma Raih 3,87 Persen Suara Sah

Setelah PPP merapat ke koalisi PDI-P, KIB menjadi tak menentu. Namun, pada akhirnya, koalisi tersebut layu sebelum berkembang lantaran Golkar dan PAN bergabung ke gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Merapatnya Sandiaga

Pertengahan Juni 2023, PPP kedatangan anggota baru yang namanya sudah besar di politik dan pemerintahan, Sandiaga Uno. Sandiaga sebelumnya berkiprah selama 8 tahun bersama Partai Gerindra.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Dinilai Bentuk Pelemahan KPK

Nasional
KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com