Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ren Muhammad

Pendiri Khatulistiwamuda yang bergerak pada tiga matra kerja: pendidikan, sosial budaya, dan spiritualitas. Selain membidani kelahiran buku-buku, juga turut membesut Yayasan Pendidikan Islam Terpadu al-Amin di Pelabuhan Ratu, sebagai Direktur Eksekutif.

Landasan Universal untuk Dunia Kita

Kompas.com - 18/03/2024, 15:14 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMILU Indonesia 2024 telah berlalu, meninggalkan jejak dan cerita yang beragam di berbagai lapisan masyarakat.

Namun situasinya masih tak jauh beda dengan Pemilu 2019, di mana Jokowi selaku petahana, menang telak untuk kedua kali menghadapi Prabowo Subianto—yang dengan gegap gempita bersama pendukungnya, menolak hasil Pemilu karena dinilai curang.

Kini kondisi tersebut berbalik. Prabowo keluar sebagai pemenang dan digugat dua kubu lawannya.

Apakah sang presiden terpilih akan mulus melangkah hingga ke Istana Merdeka atau sebaliknya? Sejauh ini kita masih menunggu bandul takdir akan berpihak pada siapa.

Sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia, pemilu di Indonesia bukan hanya merupakan proses politik, tetapi juga cerminan dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupi bangsa ini.

Kita, warga negara Indonesia tercinta yang turut menyaksikan dan merasakan proses tersebut, seharusnya bisa mendapatkan refleksi dari pesta akbar lima tahunan itu.

Pertama, semangat keikutsertaan yang tinggi. Pemilu 2024 menyaksikan partisipasi aktif dari masyarakat Indonesia, baik dari kalangan muda maupun tua. Tingginya tingkat partisipasi ini menunjukkan kedewasaan politik masyarakat dan kepercayaan yang kuat terhadap proses demokrasi.

Kedua, tantangan dalam menghadapi polarisasi politik. Pemilu 2024 juga memperlihatkan polarisasi politik yang semakin meningkat di Indonesia.

Perbedaan pandangan politik dan adicita, seringkali menjadi pemicu ketegangan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam membangun dialog positif dan menghargai perbedaan pendapat sebagai bagian dari keberagaman demokrasi.

Salah satu contoh konkret dari tantangan polarisasi politik yang dihadapi dalam pemilu 2024 adalah ketegangan antara pendukung berbagai calon presiden.

Kecenderungan ini semakin memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kandidat dan partai politik, dengan sebagian besar responden condong memilih berdasarkan afiliasi politik daripada substansi program dan visi calon.

Selain itu, polarisasi politik juga tercermin dalam penyebaran informasi yang tendensius dan berpotensi memicu ketegangan.

Selama kampanye pemilu, banyak konten di media sosial yang bersifat memojokkan dan menyerang lawan politik, tanpa memperhatikan fakta atau kebenaran informasi yang disampaikan.

Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi diskusi publik dan menyulitkan masyarakat untuk membuat keputusan politik yang berdasarkan informasi akurat dan obyektif.

Data dari lembaga riset independen juga menunjukkan bahwa polarisasi politik dapat berdampak negatif pada stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Semakin tinggi polarisasi politik dapat mengakibatkan pengerahan massa dalam bentuk unjuk rasa atau protes, yang pada gilirannya dapat mengganggu ketertiban umum dan stabilitas politik.

Selain itu, polarisasi politik juga dapat menyebabkan keraguan terhadap integritas pemilu dan lembaga pemilihan, yang berpotensi merusak legitimasi pemerintahan terpilih dan mengganggu proses demokrasi.

Ketiga, transparansi dan integritas dalam proses pemilu. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam meningkatkan transparansi dan integritas proses pemilu, masih terdapat tantangan dalam menangani isu-isu seperti politik uang, kecurangan, dan manipulasi informasi.

Kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilu, menjadi kunci untuk memastikan legitimasi pemerintahan terpilih—dan kerja besar mereka selama lima tahun mendatang.

Keempat, pentingnya kepemimpinan inklusif dan bertanggungjawab. Pemilu tidak hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang memilih pemimpin yang mampu mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.

Kepemimpinan inklusif dan bertanggungjawab adalah kunci untuk memperkuat persatuan dan menanggapi kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara adil.

Bagi seluruh pihak, baik itu Pemerintah, partai politik, maupun masyarakat sipil, harus mau belajar bersama dari pengalaman Pemilu 2024 dan terus berupaya memperbaiki proses demokrasi pada masa mendatang.

Hanya dengan komitmen bersama untuk menjaga integritas, inklusivitas, dan partisipasi yang sehat, Indonesia dapat terus melangkah maju sebagai negara demokratis yang kuat dan berdaulat di kancah global.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Nasional
Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Pemerintah Diingatkan, Jangan Sampai Tapera Dikorupsi seperti Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Komposisi Pansel Capim KPK dari Masa ke Masa

Nasional
Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Kemenlu: Tidak Perlu Spekulasi Keanggotaan OECD Indonesia Akan Diveto Israel

Nasional
Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Jadi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh Miliki Harta Kekayaan Rp 24 Miliar

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah, Golkar: Tak Ada Kaitan dengan Mas Kaesang

Nasional
Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Putusan Kilat MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Tak Transparan

Nasional
Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Pemerintah Disarankan Buat Iuran Tapera Opsional, Bukan Kewajiban

Nasional
MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur, PDI-P: Demi Loloskan Putra Penguasa Maju, Pengkhianatan Tertinggi

Nasional
Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Kemenaker Tekankan Pentingnya Implementasi K3 di Tempat Kerja

Nasional
Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Istana Enggan Ungkap Alasan Pilih 9 Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Menko Polhukam Perintahkan TNI-Polri Siapkan Alutsista Bantu Distribusi Logistik Pilkada di Papua

Nasional
Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Belajar dari Kasus Firli, Pansel Diminta Berani Coret Capim KPK Problematik

Nasional
Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Brimob Konvoi di Kejagung, Polri Sebut Itu Patroli Rutin

Nasional
Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Pakar: Tahapan Pilkada Sudah Dimulai, Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah Tak Berlaku 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com