Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Bakal Jadi Kunci Perlindungan Politik jika Prabowo-Gibran Terpilih

Kompas.com - 18/03/2024, 13:23 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar dianggap bakal menggunakan perolehan suara dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024 sebagai kunci perlindungan politik dan stabilisasi pemerintahan mendatang, di samping meminta jatah kursi menteri di kabinet.

Menurut pengamat politik dari Indostrategic Ahmad Khoirul Umam, Partai Golkar kemungkinan bakal menjadikan perolehan suara mereka pada Pileg 2024 sebagai daya tawar politik supaya pemerintahan mendatang cukup stabil.

"Di saat yang sama juga tentu harus juga dipertimbangkan tentunya bagaimana kontribusi ke depan di dalam konteks pengamanan stabilitas politik dan pemerintahan, terutama dalam konteks memberikan support sekaligus juga protection dalam konteks politik di parlemen nanti," kata Umam, seperti dikutip program Kompas Pagi di Kompas TV, Senin (18/3/2024).

Pernyataan permintaan jatah kursi menteri itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang meminta jatah lima kursi menteri jika pasangan calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Kosgoro Beri Dukungan ke Airlangga Hartarto untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

Golkar merupakan salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran.

Bahkan, perolehan sementara suara Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo masih berada di bawah Golkar dan PDI-P.

Umam mengatakan, setiap pemerintahan baru membutuhkan mitra koalisi yang kuat di legislatif dan pemerintahan supaya program mereka bisa berjalan.

Baca juga: Golkar Minta Jatah 5 Menteri, Gerindra: Jangankan 5, kalau Kerjanya Maksimal Bisa Lebih


Dalam hal itu, menurut Umam, Golkar punya daya tawar yang lebih baik ketimbang partai politik lainnya karena perolehan suara Pileg mereka cukup besar sehingga membuat proyek perolehan kursi mereka di parlemen tak bisa dianggap remeh.

"Karena penguasaan kursi yang menurut hri ini sekitar 109 kursi misalnya, maka bisa dipastikan Golkar akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibanding partai-partai lain yang kemudian menjadikan itu sebagai sebuah momentum bargaining position," papar Umam.

Sebelumnya diberitakan, Airlangga mengeklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Selain itu, Airlangga menyampaikan Partai Golkar terdepan mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu.

Baca juga: Gibran Diisukan Jadi Ketum Golkar, MKGR Berpegang ke AD/ART

Maka dari itu, Airlangga berharap partainya mendapat posisi lebih banyak di kabinet jika Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah," kata Airlangga dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat (15/3/2024) lalu.

"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis," lanjut Airlangga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Nasional
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Nasional
Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com