Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Sudah Dengar Perolehan Suaranya Dikunci Maksimal 17 Persen sejak Sebelum Pemilu

Kompas.com - 08/03/2024, 15:09 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku sudah mendengar isu yang menyebut perolehan suara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD bakal dikunci di bawah 17 persen sejak sebelum hari pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mahfud pun tidak mau berkomentar lebih lanjut mengenai kabar tersebut dan mempersilakan masyarakat untuk memberi penilaian sendiri.

"Ya biar diolah oleh masyarakat lah ya, itu kan sudah lama, wong sebelum pemilu kan sudah ada, sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada," kata Mahfud di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Baca juga: Hasto Sebut Ada Algoritma yang Kunci Suara Ganjar-Mahfud Mentok di 17 Persen

Mahfud menyampaikan ini merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut bahwa ada algoritma yang mengunci supaya perolehan Ganjar-Mahfud tidak bisa lebih dari 17 persen.

Mahfud mengatakan, angka tersebut sesuai dengan isu yang pernah ia dengar sebelum hari pemungutan suara lalu.

"Sudah dikunci sekian dan angkanya persis tinggal nanti pembuktiannya saja," kata dia.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun membuka peluang membawa dugaan kecurangan tersebut saat mengajukan gugatan hasil pemilu ke MK maupun hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Dilihat saja nanti," ujar Mahfud.

Baca juga: Sosok yang Laporkan Ganjar ke KPK Ternyata Pengurus PSI

Sebelumnya, Hasto menyebutkan, ada algoritma yang menyebabkan suara pasangan Ganjar-Mahfud maksimal sebesar 17 persen.

Ia mengatakan, sistem tersebut terlihat oleh tim Informasi Teknologi (IT) mereka.

"Kami banyak bertemu dengan pakar IT yang menemukan persoalan yang sangat fundamental, misalnya dimasukkannya suatu algoritma untuk nge-lock perolehan Pak Ganjar itu hanya maksimum 17 persen," katanya di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Kamis (7/3/2024).

Terdapat juga program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor yang seharusnya diberikan akses kepada orang-orang tertentu saja.

Atas peristiwa kecurangan itu, Hasto menilai perlu ada audit forensik untuk mengungkap kecurangan yang terjadi dalam penghitungan pemilu 2024.

"Ini yang akan kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com