Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Perdagangan Orang, Dirjen Imigrasi akan Bentuk Desa Binaan di NTT

Kompas.com - 07/03/2024, 20:10 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

KUPANG, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim menyatakan bakal mencanang program desa binaan untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Silmy mengatakan, NTT merupakan salah satu kantong pekerja migran di Indonesia yang rentan menjadi korban TPPO.

"Ini ingin kita pastikan bahwa calon pekerja migran itu memahami hal-hal yang kiranya akan menjadi permasalahan di kemudian hari karena kesalahpahaman, ketidaktahuan," ujar Silmy saat ditemui awak media di Kanwil Kemenkumham NTT, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: Perempuan Rentan Jadi Korban TPPO, Dirjen Imigrasi Minta Pembuatan Paspor Lebih Ketat

Silmy menyebut, program Desa binaan di NTT itu nantinya akan melibatkan pemerintah daerah setempat hingga tingkat yang paling rendah di desa-desa.

Mereka diminta bersama-sama turut memberikan pemahaman menyangkut seluk beluk bekerja di luar negeri berikut risikonya.

Pihaknya berharap, ketika desa binaan itu telah berjalan efektif warga yang ingin menjadi pekerja migran sudah memiliki rujukan dan pengetahuan terkait.

"Peka untuk bagaimana sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, sehingga tidak dirugikan ketika mereka bekerja di luar negeri," tutur Silmy.

Baca juga: Curhat ke Dirjen Imigrasi, Kakanwil Kupang: Kantor Menyedihkan, Kos Mahal

Dalam kunjungan di NTT, Kepala Kanwil Kemenkumham NTT Marciana Dominika Jone menyebut, TPPO merupakan salah satu persoalan yang terjadi di wilayahnya selain pekerja ilegal dan pengungsi dari negara lain.

Matciana mengatakan, NTT memiliki 21 kabupaten dan 1 kota dengan lebih dari 300 kecamatan, lebih 1.000 desa, dan lebih Ri 1.250 pulau.

"Layanan keimigrasian kami sangat cukup luas. Potensi kerawanan adalahh pertama TPPO dan pekerja non prosedural," tuturnya.

Sebagai informasi, kasus TPPO di NTT memang menjadi atensi pemerintah.

Mahfud MD yang baru-baru ini mundur sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pernah menyoroti kasus ini.

Mahfud menyebut, kasus TPPO di NTT sudah masuk kategori darurat karena banyaknya pekerja migran yang pulang dalam keadaan meninggal dunia.

"Sangat darurat, karena dari laporan yang diterima terhitung dari tahun 2020, 2021, hingga 2022 jumlahnya ada sekitar 1.900 mayat pulang ke Indonesia dan yang paling banyak memang NTT,” kata Mahfud di Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, Rabu (31/5/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Minta KPI Awasi Isi Siaran, Wapres: Harus untuk Kepentingan Publik

Nasional
Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Pembangunan 2 Gudang Logistik di Papua Tengah Diperkirakan Rampung Agustus 2024

Nasional
Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Deputi Kemenko Perekonomian Dilantik Jadi Pj Gubernur, Menko Airlangga: Semoga Berikan Dampak Nyata bagi Daerah

Nasional
Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Soal Potensi Harga BBM Naik, Menteri ESDM: Tanya Bu Sri Mulyani Kapan Mau Ngumpul

Nasional
Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Kemenko PMK: 37 Daerah Akan Tetap Berstatus Tertinggal pada 2024

Nasional
Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com