Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Rapat Paripurna, Politikus PKS Kritik Wacana Dana BOS untuk Makan Siang Gratis

Kompas.com - 05/03/2024, 17:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmi Alaydroes menyinggung program makan siang gratis milik pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang ditengarai bakal menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Ia meminta rencana program tersebut menggunakan dana BOS diurungkan.

DPR sebagai pengawas kebijakan pemerintah, juga diwanti-wanti memerhatikan agar jangan sampai dana BOS digunakan untuk membiayai makan siang gratis.

"Amanah 20 persen biaya pendidikan itu benar-benar harus dijalankan sepenuhnya dikaitkan langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan," kata Fahmi saat interupsi dalam rapat paripurna ke-13 DPR, Selasa (5/3/2024).

"Oleh karena itu kami sampaikan protes atas atau kritik jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait dengan makan siang gratis itu menggerus dan mengganggu atau mengatakan program BOS yang terkait dengan upaya kita meningkatkan mutu pendidikan," lanjutnya.

Baca juga: Soal Dana BOS untuk Makan Siang Gratis, Kemenko PMK: Sabar, Masih Dirumuskan

Ia juga menyindir dan mengingatkan pemerintah bahwa saat ini belum ada presiden dan wakil presiden terpilih.

Oleh karena itu, menurutnya tidak pantas apabila pemerintah mensosialisasikan atau bahkan mensimulasikan program makan siang gratis kepada publik.

"Makan siang gratis yang merupakan program janji dari capres cawapres di periode kampanye kemarin, sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan apalagi kemudian terdengar wacana bahwa program tersebut akan menggunakan program BOS," jelasnya.

Politikus PKS ini mengaku tidak bisa menahan diri untuk mengkritik pemerintah soal wacana dana BOS untuk membiayai program makan siang gratis.

Wacana tersebut, lanjut Fahmi, juga sudah mulai membuat tenaga pendidik gelisah.

"Teman-teman tenaga pendidik, teman-teman guru, mereka gelisah, mereka khawatir kemudian dana tersebut tergerus dan akhirnya yang sebagian dari dana BOS itu dipergunakan untuk menunjang honor mereka mereka akan mendapatkan atau mengalami kerugian," tutur Fahmi.

"Jadi saya mohon mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita DPR RI untuk terus mengawasi jangan sampai anggaran pendidikan yang sangat-sangat diperlukan itu kemudian terganggu dengan wacana wacana yang sangat tidak relevan dengan peningkatan mutu pendidikan," tutupnya.

Baca juga: Asosiasi Guru Tolak Dana BOS Sekolah Dipakai untuk Makan Siang Gratis

Diberitakan sebelumnya, pihak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meminta publik bersabar menunggu kepastian mengenai sumber anggaran program makan siang gratis.

Hal ini disampaikan Deputi I Kemenko PMK Nunung Nuryantoro merespons wacana dana BOS digunakan untuk membiayai program makan siang gratis.

"Saya kira sabar, kita juga masih belum lihat seperti apa programnya, memang masih harus dirumuskan," kata Nunung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Nunung pun mengaku belum mendapatkan informasi detil mengenai wacana mengalokasikan dana BOS untuk program makan siang gratis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com