Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": 22 Persen Responden Nilai Kenaikan Harga Beras Terkait Faktor Politik

Kompas.com - 05/03/2024, 10:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas periode 26-28 Februari 2024 mencatat adanya 22 persen responden yang menilai ada keterkaitan antara naiknya harga beras dengan faktor politik.

Dilansir pemberitaan Kompas.id, Selasa (5/3/2024), survei tersebut mendalami persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga beras pasar Januari-Februari 2024.

Hasilnya, hampir semua responden menilai kenaikan harga beras disebabkan oleh faktor alam, terutama iklim yang menyebabkan kondisi panen beras menjadi terganggu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 64,2 Persen Responden Anggap Petani Beras Indonesia Masih Miskin

Persepsi ini mengikuti penjelasan yang diberikan pemerintah.

Lalu, ada 22 persen publik mengaitkan kenaikan harga beras dengan faktor politik, yakni adanya bantuan sosial (bansos) pemerintah, partai politik (parpol), dan calon anggota legislatif (caleg) selama masa pemilu dinilai turut mempengaruhi berkurangnya stok beras oleh pihak pihak tersebut.

Kemudian, ada 10,9 persen responden menganggap adanya permainan harga beras dari pihak kedua atau tengkulak.

Selain itu, sebanyak 10,6 responden menganggap ada pedagang yang sengaja menimbun pasokan beras.

Lebih lanjut, survei juga mencatat pendapat 26,5 persen responden yang menganggap faktor alam atau iklim yang tidak menentu sebagai masalah utama petani beras.

Lalu, 24 persen responden menilai para petani masih kurang memiliki modal sehingga kurang dapat mengoptimalkan lahan yang digarap.

Baca juga: Pemprov DKI Libatkan Satgas Pangan Buat Pantau Stok dan Harga Beras Jelang Ramadhan 2024

Di sisi lain, survei yang sama juga mencatat ada 64,2 persen responden menyatakan sebagian besar petani beras masih tergolong miskin.

Kemudian, sebanyak 32,9 persen responden menilai sebagian besar petani beras sudah hidup berkecukupan.


Lalu 1,8 persen responden menyebutkan para petani beras sebagian besar sudah bidup sejahtera. Ada pula 1,1 persen responden menjawab tidak tahu.

Adapun survei Litbang Kompas digelar pada 26-28 Februari 2024 terhadap 512 responden dari 38 provinsi yang diwawancarai melalui telepon.

Baca juga: Petani Menjerit karena Tengkulak, Terjepit karena Lahan Menyempit

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk setiap provinsi.

Tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan margin of error penelitian plus minus 4,33 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pengambilan sampel dimungkinkan terjadi. Pengumpulan pendapat sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com