Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lonjakan Suara PSI dan Penjelasan KPU yang Tidak Lugas

Kompas.com - 03/03/2024, 06:48 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

Hal itu diungkapkan Jokowi usai makan malam dengan Kaesang Pangarep dan jajaran PSI di Bandung, sepekan sebelum pencoblosan Pemilu 2024.

Baca juga: Jokowi Percaya PSI Tembus Parlemen pada Pemilu 2024

Tanggapan KPU

Pihak KPU tidak memberikan penjelasan lugas mengenai anomali lonjakan data suara yang diperoleh PSI.

Komisioner KPU Idham Holik mengaku tidak memahami masalah lonjakan kenaikan suara PSI yang tercatat di Sirekap.

Meski demikian, ia mengakui bahwa pencatatan perolehan suara di Sirekap memang sempat tidak akurat dan pihak KPU terus berupaya untuk mencocokkan data di Sirekap dengan data real count di tingkat TPS.

"Informasinya yang lama saja bahwa itu sedang diakurasi," kata Idham di kantornya, Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Namun, Idham mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut.

Baca juga: Kata KPU soal Suara PSI yang Tiba-tiba Melonjak di Situs Real Count

Pada kesempatan tersebut, Idham pun mengingatkan kembali bahwa KPU akan mengesahkan hasil pemilu berdasarkan penghitungan suara berjenjang yang dilakukan mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional.

Dengan demikian, data yang diunggah pada situs real count KPU tidak akan menjadi dasar pengumuman hasil pemilu.

"Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU kabupaten/kota, KPU Provinsi, dan KPU RI, dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang tersebut," kata Idham.

PSI Buka Suara

Merespons gonjang ganjing terkait lonjakan suara ini, PSI pun akhirnya angkat bicara.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie meminta semua pihak tidak melontarkan tuduhan tendensius terkait rekapitulasi KPU.

Grace mengingatkan bahwa proses penghitungan suara pemilu 2024 masih berlangsung.

Menurut dia, wajar jika dalam beberapa waktu terakhir dan ke depan suara yang dimiliki partai politik bertambah ataupun berkurang.

“Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," kata Grace dalam keterangannya, Sabtu.

Baca juga: Suara PSI Tiba-tiba Melonjak, Grace: Kenapa yang Disorot Hanya PSI?

Mantan pembawa acara itu menyebut, saat ini terdapat puluhan juta suara hasil pemilu yang belum dihitung.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com