Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: 34,8 Persen Masyarakat Tak Percaya Pemilu 2024 Bebas Intervensi Pemerintah

Kompas.com - 29/02/2024, 14:01 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 59,8 persen masyarakat meyakini bahwa Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah. Sementara, 34,8 persen publik menilai ada campur tangan pemerintah pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ini merujuk pada temuan survei Indikator Politik Indonesia yang digelar 18-21 Februari 2024.

Perinciannya, 18,6 persen responden sangat percaya Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah, dan 41,2 persen cukup percaya.

Namun, ada 27,4 persen responden yang kurang percaya pemerintah tak cawe-cawe penyelenggaraan Pemilu 2024, bahkan 7,4 persen tidak percaya sama sekali. Sementara, 5,4 persen responden tidak tahu/ tidak jawab.

“Hampir 60 persen yang percaya bahwa tidak ada intervensi pemerintah,” kata Peneliti Utama Indikator, Hendro Prasetyo, dalam konferensi pers daring, Rabu (28/2/2024).

“Sekitar 35 persen pemilih yang tidak percaya bahwa pemerintah tidak intervensi. Ini besar,” tuturnya.

Baca juga: Perolehan Suara Pileg DPRD DKI di Bawah PKS dan PDI-P, Gerindra: Belum Sesuai Target

Dilihat dari basis pemilih, responden yang kurang percaya Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah paling banyak berasal dari pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Sebanyak 45,8 persen pendukung Anies-Muhaimin kurang percaya, sedangkan 50,3 persen percaya Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah.

Sementara, dari pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, 57,5 persen responden percaya Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah, dan 37,1 persen kurang percaya.

Kepercayaan terbesar datang dari pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Angkanya, 67,1 persen percaya Pemilu 2024 tak diintervensi pemerintah, sedangkan 28,4 persen kurang percaya.

Dari basis pemilih partai politik, pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) paling banyak tidak percaya, yakni 48,5 persen. Pendukung PKS yang percaya Pemilu 2024 tak melibatkan campur tangan pemerintah hanya 47,5 persen.

Sementara, kepercayaan tertinggi berasal dari pendukung Partai Amanat Nasional (PAN), di mana 70 persen pendukungnya percaya Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah. Hanya 26,2 persen pendukung PAN yang tidak percaya.

“Kelompok yang kurang percaya terutama dari basis Anies-Muhaimin dan PKS,” ujar Hendro.

Hendro menilai, jumlah responden yang tidak percaya Pemilu 2024 bebas diintervensi pemerintah cukup besar. Oleh karenanya, ada baiknya jika pemerintah dan penyelenggara pemilu menjawab temuan ini.

“Ini perlu diatasi KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan pemerintah sendiri mungkin juga perlu memberikan respons terhadap ketidakpercayaan publik bahwa pemerintah tidak intervensi ini cukup besar,” tuturnya.

Adapun survei digelar pada 18-20 Februari 2024 melibatkan 1.227 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah yang dipilih melalui metode random digit dialing (RDD) atau proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Survei dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon. Diperkirakan, margin of error survei sebesar +-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Tolak Hak Angket Pemilu, PAN: Jangan Tuduh Curang, tetapi Buktinya Cuma Narasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Nasional
Momen Jokowi Ngemal di Sumsel, Ajak Bocah Makan 'Snack' di Mejanya

Momen Jokowi Ngemal di Sumsel, Ajak Bocah Makan "Snack" di Mejanya

Nasional
Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Nasional
Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Nasional
Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Nasional
Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Nasional
Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Nasional
Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Bawaslu Minta Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Tertib Cuti

Nasional
Soroti Politik Uang pada Pilkada, Bawaslu: Saat Patroli Tiarap, Begitu Ditinggal Marak Lagi

Soroti Politik Uang pada Pilkada, Bawaslu: Saat Patroli Tiarap, Begitu Ditinggal Marak Lagi

Nasional
Polri Anggap Kasus Penguntitan Jampidsus Sudah Selesai

Polri Anggap Kasus Penguntitan Jampidsus Sudah Selesai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kaesang Bisa Maju Usai MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur | Panglima TNI Diminta Tarik Pasukan dari Kejagung

[POPULER NASIONAL] Kaesang Bisa Maju Usai MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Gubernur | Panglima TNI Diminta Tarik Pasukan dari Kejagung

Nasional
Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com