Survei Indikator: 34,8 Persen Masyarakat Tak Percaya Pemilu 2024 Bebas Intervensi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 59,8 persen masyarakat meyakini bahwa Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah. Sementara, 34,8 persen publik menilai ada campur tangan pemerintah pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ini merujuk pada temuan survei Indikator Politik Indonesia yang digelar 18-21 Februari 2024.

Perinciannya, 18,6 persen responden sangat percaya Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah, dan 41,2 persen cukup percaya.

Namun, ada 27,4 persen responden yang kurang percaya pemerintah tak cawe-cawe penyelenggaraan Pemilu 2024, bahkan 7,4 persen tidak percaya sama sekali. Sementara, 5,4 persen responden tidak tahu/ tidak jawab.

“Hampir 60 persen yang percaya bahwa tidak ada intervensi pemerintah,” kata Peneliti Utama Indikator, Hendro Prasetyo, dalam konferensi pers daring, Rabu (28/2/2024).

“Sekitar 35 persen pemilih yang tidak percaya bahwa pemerintah tidak intervensi. Ini besar,” tuturnya.

Dilihat dari basis pemilih, responden yang kurang percaya Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah paling banyak berasal dari pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Sebanyak 45,8 persen pendukung Anies-Muhaimin kurang percaya, sedangkan 50,3 persen percaya Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah.

Sementara, dari pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, 57,5 persen responden percaya Pemilu 2024 bebas dari intervensi pemerintah, dan 37,1 persen kurang percaya.

Kepercayaan terbesar datang dari pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Angkanya, 67,1 persen percaya Pemilu 2024 tak diintervensi pemerintah, sedangkan 28,4 persen kurang percaya.

Dari basis pemilih partai politik, pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) paling banyak tidak percaya, yakni 48,5 persen. Pendukung PKS yang percaya Pemilu 2024 tak melibatkan campur tangan pemerintah hanya 47,5 persen.

“Kelompok yang kurang percaya terutama dari basis Anies-Muhaimin dan PKS,” ujar Hendro.

Hendro menilai, jumlah responden yang tidak percaya Pemilu 2024 bebas diintervensi pemerintah cukup besar. Oleh karenanya, ada baiknya jika pemerintah dan penyelenggara pemilu menjawab temuan ini.

“Ini perlu diatasi KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan pemerintah sendiri mungkin juga perlu memberikan respons terhadap ketidakpercayaan publik bahwa pemerintah tidak intervensi ini cukup besar,” tuturnya.

Adapun survei digelar pada 18-20 Februari 2024 melibatkan 1.227 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah yang dipilih melalui metode random digit dialing (RDD) atau proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Survei dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon. Diperkirakan, margin of error survei sebesar +-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.