Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingatkan Tahapan Pemilu sampai Oktober, Jokowi: Perlu Proaktif untuk Netralisir Residu Politik

Kompas.com - 28/02/2024, 13:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024 masih berlangsung hingga Oktober 2024 sehingga tetap diperlukan langkah proaktif untuk menetralisasi residu politik ke depannya.

"Perlu juga saya ingatkan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai Oktober nanti, yang perlu langkah-langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik, untuk memitigasi disinformasi-disinformasi pemilu serta menjaga kerukunan, menjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan negara," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan TNI-Polri 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2/20204).

Selain itu, Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri yang sudah menjamin keamanan dan ketertiban selama pemilu sehingga pemungutan suara dan penghitungan suara bisa berlangsung aman dan damai.

Baca juga: Jokowi Minta TNI Polri Bisa Deteksi Dini hingga Perkuat Pelayanan

Meski begitu, Jokowi juga mencatat adanya riak-riak kecil selama proses pemilu. Namun, menurut dia, hal itu menjadi bagian dari demokrasi.

"Saya tahu ada sedikit dinamika dan riak-riak kecil. Itu biasa dan wajar dalam kita berdemokrasi, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu juga sangat wajar dalam demokrasi," katanya.

Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa TNI dan Polri ke depannya mengalami tantangan yang tidak mudah.

Bukan hanya di dalam dan luar negeri, melainkan juga tantangan eksternal.

Baca juga: Didampingi Iriana, Jokowi Tinjau Pameran Inacraft 2024 di JCC Senayan

"Tantangan global yang sangat rumit, juga bisa berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan situasi sosial di dalam negeri. Kita tahu ketidakpastian ekonomi masih belum jelas, masih belum pasti, geopolitik dunia juga sulit dihitung, sulit dikalkulasi," ungkap Jokowi.

"Lanskap ekonomi, lanskap politik dunia juga sulit dikalkulasi, sulit dihitung. Kita tahu konflik Ukraina belum selesai, datang konflik Gaza, ada tambahan Yaman, sehingga menyebabkan inflasi pangan melanda dunia," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com