Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Rakyat Ingin Beras Semudah Saat Kampanye...

Kompas.com - 26/02/2024, 07:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Terima kasih ada kayak gini ya pak, kalau bisa sih sering-sering gitu soalnya kita rakyat kecil kalau harga beras sampai Rp 17-18 (ribu) kan berat,” – Sri Maryati, warga Grobogan, Jawa Tengah.

HARAPAN sekaligus “jeritan” Sri Maryati kini seakan menjadi representasi dari suara-suara kepedihan. Pesta Pemilihan Umum (Pemilu) telah usai – walau masih banyak meninggalkan catatan kecurangan – kini rakyat disuguhkan dengan kesusahan yang mendalam.

Warga di beberapa daerah kini mulai rela antre, meluangkan waktu demi mendapatkan harga beras murah. Sejumlah warga Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah rela antre berdesakan demi dapat membeli satu kantong beras murah berisi 5 kilogram.

Operasi pasar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan membandrol harga beras medium tersebut senilai Rp 10.200 per kilogram. Lantaran murah, warga rela berebut mendapatkan beras seharga Rp 51.000 per kantong di depan pintu bak truk.

Pemkab Grobogan menyediakan sebanyak tiga ton beras untuk operasi pasar dalam rangka membantu warga kurang mampu akibat kenaikan harga beras (Kompas.tv, 25 Februari 2024).

Tidak hanya di Grobogan, masih di Jawa Tengah tepatnya di Purworejo beras pun menjadi primadona. Harga Beras di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah semakin mahal. Beras premium saat ini mencapai Rp 17.000 per kilogramnya.

Salah satu penjual beras di Pasar Baledono, Asfari (51) mengatakan, banyak warga yang beralih ke beras lebih murah. Salah satunya adalah beras subsidi dari pemerintah.

Beras berlabel SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) itu menjadi rebutan warga. Bahkan, pembelian beras SPHP tersebut harus antre seminggu untuk mendapatkannya (Kompas.com, 23/02/2024).

Karawang yang dikenal sebagai sentra penghasil beras di Jawa Barat, kini warganya juga dilanda “demam” antre beras.

Warga Karawang harus antre untuk membeli beras murah di Desa Pinayungan Kecamatan Telukjambe Timur, Jumat (23/2/2024).

Hanya dalam waktu satu jam, 6 ton beras ukuran 5 kilogram ludes dibeli warga. Penyelenggara bahkan harus menambah 2 ton beras lagi untuk memenuhi permintaan warga yang sudah terlanjur antre (Sindonews.com, 23 Februari 2024).

Kantor berita asing seperti BBC mencatat, pemandangan antre beras juga terjadi di Sumedang, Bandung, Bekasi, hingga Probolinggo, Jawa Timur.

Menurut Sekjen Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) Ngadiran, kenaikan harga beras terjadi sejak empat bulan lalu.

Semula harga beras medium Rp 9.000 - Rp 10.000 per kilogram. Harga naik pelan-pelan hingga sekarang pada Rabu (21/02/2024), menyentuh angka Rp 13.000 - Rp 14.000 per kilogram.

Sedangkan beras premium, sebelumnya berada di kisaran Rp 12.000 - Rp14.000 per kilogram. Namun merangkak terus sampai di harga Rp 17.000 - hingga Rp 18.000 per kilogram.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com