Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Diprediksi Tak Menolak jika Ditawari Masuk Pemerintahan Prabowo

Kompas.com - 21/02/2024, 09:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda memprediksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan menolak jika ditawari masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming kelak.

"Saya termasuk yang ragu PKS akan menolak kalau ditawarkan oleh Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan. Jadi khusus PKS, tergantung diajak atau tidak," kata Hanta dalam program Obrolan News Room Kompas.com, Selasa (20/2/2024).

Hanta mengakui bahwa PKS merupakan partai politik yang punya genetik dan kemampuan sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan.

Baca juga: Dibanding PKS, Pengamat Nilai PDI-P Lebih Mungkin Jadi Oposisi jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres

Hal itu terlihat ketika PKS konsisten 10 tahun berada di luar pemerintahan selama dua periode kekuasaan Presiden Joko Widodo.

Akan tetapi, Hanta menilai situasi yang dialami PKS saat ini berbeda dengan 2014 dan 2019 ketika presiden yang terpilih adalah Jokowi.


Hanta mengatakan, PKS memang tidak punya hubungan kuat atau chemistry dengan Jokowi maupun PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung Jokowi.

Namun, ia mengingatkan bahwa PKS memiliki hubungan yang baik dengan Prabowo karena PKS masuk dalam barisan partai politik pengusung Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019.

"Prabowo dengan PKS itu pernah bersatu, koalisi paling tidak, berkoalisi 2 kali pilpres dan Pak Prabowo dulu sekutunya, bukan hanya koalisi, artinya ada potensi PKS," kata Hanta.

Baca juga: PDI-P Sudah Bicara Jadi Oposisi, PKS Belum Tentukan Langkah Politik

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memerintahkan agar merangkul semua kalangan, termasuk yang tidak mendukungnya pada Pilpres 2024.

Muzani pun mengakui bahwa pihaknya membangun komunikasi dengan kubu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Pak Prabowo juga meminta kepada kami untuk terus berkomunikasi dengan para pemimpin, partai politik, dan kekuatan-kekuatan yang kemarin tidak mendukung beliau," kata Muzani, Jumat (16/2/2024).

Baca juga: Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu, PKS: Kami Kaji Dulu

Sementara itu, PKS yang masuk dalam barisan pendukung Anies-Muhaimin mengaku belum menentukan langkah politik, apakah menjadi oposisi atau bergabung ke pemerintah.

Juru Bicara PKS M Kholid menyatakan, partainya masih fokus untuk mengamankan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan memastikan agar pemilu berjalan secara jujur dan adil.

"Kami tidak mau lompat ke pembicaraan koalisi atau oposisi, karena perhitungan belum selesai, saksi kami di seluruh Indonesia sedang berjuang keras mengawal suara rakyat berhari-hari di lapangan, belum istirahat,” kata Kholid pada Kompas.com, Senin (19/2/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com