Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti AHY Dilantik Jadi Menteri Jokowi Hari Ini...

Kompas.com - 21/02/2024, 07:59 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disebut bakal dilantik Presiden Joko Widodo jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Informasi tersebut disampaikan anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (20/2/2024).

Menurut Gaus, AHY bakal menggantikan Hadi Tjahjanto yang akan dilantik jadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Kursi Menko Polhukam kosong setelah ditinggal Mahfud MD yang mengundurkan diri.

Baca juga: Ditanya Soal AHY Masuk Kabinet dan Menko Polhukam Baru, Jokowi: Besok, Ditunggu Jam 10

“Jabatan (Hadi) yang lama ini diisi oleh AHY, kenapa AHY? Demokrat kan sekarang sudah bergabung dengan Pak Jokowi,” ujar Guspardi.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Rabu (21/2/2024) hari ini, Presiden Jokowi akan melantik Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN di Istana Kepresidenan. 

Seorang sumber Kompas.com di pemerintahan, membenarkan bahwa pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN dan Hadi jadi Menko Polhukam digelar Rabu hari ini.

"Iya benar," kata sumber tersebut menjawab pesan singkat Kompas.com.


Dihubungi terpisah, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan tak menampik kabar bahwa AHY bakal dilantik menjadi Menteri ATR/BPN hari ini.

“Amin, amin, amin. Kalau buat saya amin. Pokoknya amin, sesuatu yang baik itu diaminkan,” kata Syarif, Selasa.

Meski begitu, ia meminta publik menunggu sampai hari H pelantikannya.

Baca juga: Respons Gerindra soal Kabar AHY Akan Dilantik Jadi Menteri ATR Besok

“Kita qobul saja, karena itu hak prerogatif Presiden. Kalau SK (surat keputusan) sudah keluar ya benar,” ucap Syarief.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengiyakan bakal ada pelantikan pejabat baru di Istana Rabu hari ini.

"Besok (Rabu hari ini) ditunggu jam 10, besok dilihat jam 10," ujar Jokowi di Ancol, Jakarta Utara, Selasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com