Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Unggul di "Quick Count", Pengamat: Basis Pendukung Ganjar Bermigrasi

Kompas.com - 15/02/2024, 15:44 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, basis pendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, ramai-ramai bermigrasi ke pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Ini terbukti dari tingginya perolehan suara Prabowo-Gibran menurut hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga, jauh mengungguli suara Ganjar-Mahfud.

“Jauhnya perbedaan suara yang memenangkan kubu nomor urut 2 ini dipicu oleh hancurnya soliditas basis pemilih loyal paslon nomor urut 3 yang betul-betul tergerus dan bermigrasi ke kubu 2,” kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (15/2/2024).

Jika dihitung dari perolehan suara Pemilu Legislatif 2019, partai pengusung Ganjar-Mahfud, PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memiliki bekal suara hampir 24 persen.

Angka itu dihitung dari perolehan suara PDI-P sebesar 19,33 persen dan PPP sebanyak 4,52 persen pada Pemilu 2019. 

Baca juga: Kemenangan Prabowo-Gibran: Efek Jokowi Versus Perubahan?

Sementara, menurut hasil quick count, perolehan suara Ganjar-Mahfud berada di kisaran 16 persen. Artinya, ada sekitar 8 persen suara basis pendukung PDI-P dan PPP yang tak memilih pasangan nomor urut 3 tersebut.

“Artinya, terjadi split ticket voting yang cukup fatal di kubu 03. Bahkan split ticket voting itu terjadi di basis-basis kendang utama banteng, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan lainnya,” ujar Umam.

Merujuk hasil quick count, kata Umam, dapat dipastikan bahwa Pilpres 2024 hanya berjalan satu putaran.

Menghadapi situasi ini, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar-Mahfud hanya punya dua pilihan, yaitu menerima dengan legawa, atau melakukan perlawanan.

Jika kedua kubu melawan, maka, baik Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud harus mampu membuktikan dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM).

Artinya, kedua pihak harus dapat menghadirkan data, informasi dan bukti-bukti TSM di 50 persen wilayah provinsi di Indonesia, dan membuktikan pelanggaran itu masuk dalam skala masif serta sistematis.

“Jelas tidak mudah untuk bisa menghadirkan basis bukti sebesar dan sevalid itu,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, Prabowo-Gibran unggul dalam quick count sejumlah lembaga. Menurut quick count Litbang Kompas, misalnya, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu mencapai 58,51 persen per Kamis (15/2/2024) pukul 15.20 WIB.

Sementara, Anies-Muhaimin mendulang 25,29 persen suara, sedangkan Ganjar-Mahfud mendapat 16,19 persen suara.

Baca juga: Quick Count Litbang Kompas, Prabowo-Gibran Unggul di Hampir Seluruh Provinsi

Adapun quick count Litbang Kompas ini menggunakan metodologi stratified random sampling dan memiliki margin of error sebesar 1 persen. Quick count ini dibiayai secara mandiri oleh Harian Kompas.

Hasil quick count bukanlah hasil resmi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari tingkat terendah sampai tertinggi, yakni tempat pemungutan suara (TPS), lalu kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Menurut Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukn paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara.

Oleh karena pemungutan suara digelar secara serentak pada 14 Februari 2024, penetapan rekapitulasi suara nasional dilakukan paling lambat pada 20 Maret 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com