Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Belum Nonton Film "Dirty Vote"

Kompas.com - 14/02/2024, 11:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya belum menonton film Dirty Vote yang ramai diperbincangkan publik karena menjabarkan soal dugaan kecurangan dalam pemilu 2024.

Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya wartawan usai mencoblos di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024).

"Pak, film Dirty Vote apakah sudah menonton?," tanya wartawan.

"Belum," jawab Jokowi singkat.

Baca juga: Sebelum Mencoblos, Ganjar Singgung Film Dirty Vote dan Bicara soal Pemilu Bersih

Dia pun tidak memberikan jawaban saat dimintai komentar soal film itu.

Namun, Presiden sempat memberikan penegasan saat ditanya soal dugaan kecurangan pemilu.

Presiden meminta dugaan kecurangan itu dilaporkan ke Bawaslu.

Sebab menurutnya, semua bentuk kecurangan sudah ada mekanisme untuk penanganannya.

"Semua kan ada mekanismenya, di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu," kata Jokowi.

"Kalau masih belum (tuntas), ini kan masih ada gugatan lagi di Mahkamah Konstitusi (MK). Saya kira mekanisme seperti itu yang harus semuanya mengikuti," tegasnya.

Baca juga: Komentari Film Dirty Vote, Mahfud: Itu Fakta yang Dijahit dengan Baik

Sebagaimana diketahui, film Dirty Vote disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono.

Film tersebut ditayangkan perdana melalui kanal rumah produksi WatchDoc di Youtube pada Minggu (11/2/2024), pukul 11.00 WIB, bertepatan hari pertama masa tenang pemilu.

Dalam film Dirty Vote, tiga orang pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar bergantian menjelaskan dugaan kecurangan pada Pemilu 2024

Setelah film ditayangkan, ketiga orang itu dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Mereka dilaporkan lantaran dinilai telah merugikan salah satu paslon Pilpres 2024 dengan membuat kegaduhan dan menyudutkan melalui film jelang pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com