Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin: Kecurangan Tak Boleh Terjadi, Terlalu Mahal Anggaran Negara untuk Pemilu

Kompas.com - 12/02/2024, 13:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JOMBANG, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, semua pihak harus terbuka melihat risiko kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut Cak Imin, kecurangan pemilu tidak boleh terjadi karena biaya untuk pelaksanaannya sangat mahal.

"Kita harus terbuka ya, bahwa kecurangan yang ditimbulkan oleh pasangan calon manapun harus fair, kita melihat dan kita kritisi sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi," ujar Cak Imin di Jombang, Jawa Timur, Senin (12/2/2024).

"Karena terlalu mahal, biaya politik, biaya anggaran negara untuk sebuah pemilu yang ingin melahirkan sebuah kepemimpinan pemerintahan yang sukses," kata dia.

Baca juga: Hari Tenang Pemilu, Cak Imin Sowan ke Rumah Ibu dan Ziarah ke Makam Kakek Buyut di Jombang

Cak Imin mengatakan, kecurangan membuat hasil pemilu tidak sah. Akibatnya, selama lima tahun pemerintahan setelah pemilu, ada risiko kerusakan yang bisa terjadi.

"Kalau terjadi kecurangan, kelihatan curang itu ya sebaiknya jangan diliat sebagai legitimasi, (karena) menjadi tidak legitimate hasil pemilu maka hancur semua selama lima tahun kita," ungkap Cak Imin.

"Yang paling sulit, bagi kita menghindarkan kerusakan dan keburukan yang akan terjadi akibat pemilu yang terindikasi itu (curang)," kata dia.


Adapun pemungutan suara Pemilu 2024 digelar secara serentak pada Rabu, 14 Februari 2024.

Pemilu kali ini digelar bukan hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Baca juga: Dititipi Pesan untuk Jaga Indonesia, Cak Imin Terharu Mengisahkan Pengalamannya Menuju JIS

Sementara itu, saat ini sedang berlangsung masa tenang Pemilu 2024 sejak Minggu hingga Selasa (11-13/2/2024).

Selama masa tenang para capres dan cawapres tidak lagi melaksanakan kegiatan kampanye atau sosialisasi dalam bentuk apapun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com