Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Presiden RI Larang Kapal Dagang Israel Berlabuh di Indonesia, Partai Gelora: Kami Apresiasi Sikap Tegas Jokowi

Kompas.com - 07/02/2024, 13:52 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengapresiasi sikap tegas Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) yang melarang kapal-kapal milik Israel masuk ke wilayah Indonesia.

“Partai Gelora mengapresiasi sikap tegas Presiden Jokowi,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman Partaigelora.id, Rabu (7/2/2024).

Hal tersebut disampaikan Mahfuz sebagai responsnya terhadap isu kapal dagang milik Israel, ZIM Trade, yang dijadwalkan akan berlabuh di beberapa pelabuhan di Indonesia.

Menurutnya, sikap tersebut sudah seharusnya ditunjukkan oleh Presiden Jokowi, terutama mengingat pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina dan menentang penjajahan zionis Israel.

Baca juga: Perbedaan Antisemit dan Anti-Zionis

“Kami tentunya mendukung langkah dan sikap tegas Presiden Jokowi yang ingin menegaskan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel,” ucap Mahfuz.

Untuk diketahui, isu kedatangan kapal Israel yang akan berlabuh di Indonesia diungkapkan oleh akun Instagram @greschinov, yang mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Surat tersebut ditandatangani oleh Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen Julid Anti-Israel, Erlangga Greschinov, pada tanggal 1 Januari 2024.

Akun tersebut menyebutkan bahwa kapal dagang Israel bernama ZIM Trade dijadwalkan akan berlabuh di empat pelabuhan di Indonesia, yaitu Jakarta, Medan, Semarang, dan Surabaya.

Baca juga: BPBD Kota Semarang Petakan 89 TPS Rawan Banjir dan Rob

“Kami telah menelusuri bahwa ZIM Trade, kapal dagang milik Israel, telah memiliki jadwal berlabuh pada empat pelabuhan kita: Jakarta, Belawan, Semarang, dan Surabaya,” demikian pernyataan dalam surat terbuka tersebut.

Selain itu, akun tersebut juga mengusulkan agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang kapal dagang Israel untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Indonesia sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina.

“Indonesia berada di jalur strategis perdagangan internasional, dengan mengerjakan langkah ini, Indonesia telah menambah langkah tegas dalam dukungannya terhadap perdamaian dan kemerdekaan saudara kita di Palestina,” demikian pernyataan dalam permohonan tersebut yang diterbitkan pada 21 Desember 2023.

Baca juga: Bawaslu Usut Video Surat Suara Dicoblos di Malaysia

Greschinov juga menyinggung bahwa larangan tersebut telah dilakukan oleh Malaysia.

Bantuan kemanusiaan hingga kapal rs TNI AL KRI

Pada kesempatan tersebut, Mahfuz menegaskan bahwa dukungan Indonesia kepada Palestina di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tidak terbatas pada penyediaan bantuan kemanusiaan semata.

Ia menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan berupa Kapal Bantu Rumah Sakit (KBRS) dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL), yaitu Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dr Radjiman Wedyodiningrat, melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), serta bantuan-bantuan lainnya.

Baca juga: Menpan-RB Perkenalkan Lompatan Transformasi Digital Indonesia di Forum Internasional

Bahkan di forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI juga secara terang-terangan mendukung gencatan senjata dan mengusulkan dua negara untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com