Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soroti Kampus Kritik Jokowi, Cak Imin: Lampu Merah untuk Indonesia

Kompas.com - 05/02/2024, 21:26 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

SRAGEN, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai, kritikan yang datang dari sejumlah kampus terhadap pemerintahan Joko Widodo merupakan bentuk peringatan.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu dalam pertemuan dengan ulama lintas organisasi masyarakat (ormas) di Sragen, Jawa Tengah, Senin (5/2/2024).

“Kita bersyukur kampus-kampus kemarin mengingatkan kita semua, mengingatkan Pak Jokowi, mengingatkan pemerintah, mengingatkan bangsa Indonesia, ini lampu merah, warning!” kata Cak Imin.

Baca juga: Setelah Kampus, Eks Pimpinan KPK Ramai-ramai Peringatkan Jokowi soal Standar Etika dan Moral

Cak Imin menilai, turun gunungnya guru besar untuk mengkritik pemerintahan Indonesia saat ini merupakan bentuk pergolakan menuntut perubahan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berpandangan, pemerintah saat ini telah banyak mengabaikan rambu-rambu yang selama ini dijaga.

“Ternyata fakta-fakta menunjukan gairah perubahan telah menjelma di semua lini masyarakat kita, gairah perubahan tak bisa dielakkan, karena apa? karena faktanya banyak hal-hal yang selalu diabaikan oleh pemerintah,” tutur Cak Imin.


Cak Imin pun menyayangkan sikap pemerintah yang mencurigai gerakan kritik dari sejumlah civitas akademika terhadap pemerintah.

Padahal, menurut Cak Imin, seharusnya kritikan dari Guru Besar sejumlah Universitas itu dijadikan bahan evaluasi.

“Lha kok kemarin dari istana malah mencurigai ini, mencurigai ini, saya sampaikan, semua kritik harus dijadikan masukan agar perbaikan terjadi di mana mana, apalagi yang kritik guru besar-besar yang biasanya sangat hati-hati,” kata Cak Imin.

Baca juga: Wapres Klaim Pemerintah Bakal Evaluasi setelah Dikritik Kampus

“Kalau elite enggak terima diberi masukan yang penting, kita ini para pejuang perubahan harus istiqomah berjuang mewujdukan perubahan yang dititipkan pada kita semua,” imbuhnya.

Diketahui, sedikitnya perwakilan sivitas akademika dari sembilan kampus di Indonesia ramai-ramai mengkritisi demokrasi era pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak Rabu (31/1/2024)

Sikap pernyataan ini dimulai dari sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 31 Januari 2024. Kemudian, disusul Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), dan diikuti beberapa kampus lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Budiyanto Wijaya Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Budiyanto Wijaya Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Sebut Sesuai Arahan Jokowi

Terima Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sri Mulyani Sebut Sesuai Arahan Jokowi

Nasional
Syarat Usia Calon Kepala Daerah Diubah MA, PKS Siapkan Anak Muda Maju Pilkada

Syarat Usia Calon Kepala Daerah Diubah MA, PKS Siapkan Anak Muda Maju Pilkada

Nasional
Politik Gimik Calon Kepala Daerah

Politik Gimik Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Riau Sambungkan Tol Pekanbaru-Padang ke Kawasan Produktif

Jokowi Minta Kepala Daerah Riau Sambungkan Tol Pekanbaru-Padang ke Kawasan Produktif

Nasional
Caleg PKS Tersangka Kasus Narkoba Disebut Terima Rp 380 Juta dari Jaringan Malaysia

Caleg PKS Tersangka Kasus Narkoba Disebut Terima Rp 380 Juta dari Jaringan Malaysia

Nasional
Prabowo Bentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk Siapkan Pemerintahan

Prabowo Bentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk Siapkan Pemerintahan

Nasional
Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sebut Intens Komunikasi dengan Sri Mulyani sejak 2 Bulan

Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sebut Intens Komunikasi dengan Sri Mulyani sejak 2 Bulan

Nasional
Tapera Jadi Sorotan Publik, Anggota Komisi VI DPR: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Mekanisme dan Pembiayaannya

Tapera Jadi Sorotan Publik, Anggota Komisi VI DPR: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Mekanisme dan Pembiayaannya

Nasional
Peringati Bulan Kesadaran Auditor, DPR Ingin Tingkatkan Kualitas Penasihat Organisasi

Peringati Bulan Kesadaran Auditor, DPR Ingin Tingkatkan Kualitas Penasihat Organisasi

Nasional
Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Temui Sri Mulyani, Gugus Tugas Sinkronisasi: Prabowo Harap Transisi Tak Makan Waktu Lama

Nasional
 Starlink Beroperasi di Indonesia, Komisi VI Soroti Pentingnya Kedaulatan Data dan Keamanan Digital di Indonesia

Starlink Beroperasi di Indonesia, Komisi VI Soroti Pentingnya Kedaulatan Data dan Keamanan Digital di Indonesia

Nasional
Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Nasional
Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com