Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Said Abdullah: Tidak Boleh Ada Pihak yang Klaim Bansos

Kompas.com - 05/02/2024, 19:09 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah mengatakan, bantuan sosial (bansos) adalah alat negara yang kebijakan dan penganggarannya diputuskan oleh DPR dan pemerintah untuk mewakili seluruh kekuatan politik.

"Tidak boleh ada satu pun pihak yang berhak mengklaim bahwa program bansos prakarsa atau keberhasilan kelompok tertentu," katanya melalui keterangan pers, Senin (5/2/2024).

Ia menjelaskan, bahkan, bansos tidak bisa terlaksana tanpa ada persetujuan dari DPR, sekalipun presiden berkehendak. Sebab, proses kajian dan anggaran harus melalui persetujuan DPR.

"Bansos sebagai alat negara agar rakyatnya terentas dari kemiskinan dan menjadi lebih berdaya. Itulah sebabnya di dalam paket paket bansos beragam rupa program, selain bantuan uang tunai, beras, tetapi juga beasiswa, dan uang pra kerja, serta Kartu Indonesia Sehat (KIS)," jelasnya.

Baca juga: Soal Presiden Bisa Kampanye dan Memihak, Begini Tanggapan Said Abdullah

Macam-macam bansos dimaksudkan agar rakyat miskin tidak semata-mata diberi uang dan sembako, tetapi juga akses kesehatan agar bisa produktif. Anak-anak mereka juga harus mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik agar bisa menghasilkan penghasilan lebih dari orangtuanya.

"Hal ini adalah proses yang panjang, tidak cukup diguyur bansos setahun lalu mereka menjadi tidak miskin semua," tutur dia.

Said mengaku sedih dengan kebijakan teknokratis dari presiden dan sebagian menterinya mengenai bansos. Hal ini ditandai dengan melonjaknya anggaran menjadi Rp 296,8 triliun. Angka ini bahkan lebih besar dari anggaran perlindungan sosial Covid-19 sebesar Rp 234,33 triliun dengan realisasi Rp 216,59 triliun.

"Semasa Covid-19, ekonomi nasional nyaris terhenti. Negara hanya membutuhkan belanja bansos sebesar Rp 216, 59 triliun. Saat ini, situasi perekonomian nasional telah pulih. Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Kenapa anggaran bansos melonjak drastis, bahkan tidak melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai kementerian teknisnya?" jelas Said.

Baca juga: Said Abdullah: Demokrasi Indonesia Turun, Investor Akan Tahan Diri

Sebagai Ketua Banggar DPR, Said mengaku prihatin, karena APBN yang telah dibahas selama berbulan-bulan, sebenarnya diniatkan untuk menggerakan seluruh tujuan pembangunan, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan perumahan rakyat, serta menguatkan kemandirian pangan, energi, industri, dan daya saingnya.

"APBN juga sudah diniatkan untuk meningkatkan ekspor, sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan, dan budaya, menghapuskan kemiskinan ekstrem, serta memelihara keamanan dan pertahanan negara. Semuanya dipotong dan sebagian anggarannya dialokasikan ke bansos menjelang pemilu," paparnya.

Ia pun berharap APBN 2024 bisa digunakan secara lebih benar sesuai tujuannya. Dia ingin pemilu berjalan secara lebih alami dan demokratis, tanpa ada hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan.

"Dari pemilu demokratis, pemenang pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat memimpin Indonesia. Sebaliknya, Indonesia bisa dikucilkan dari pergaulan internasional jika demokrasinya gagal," tutur dia.

Baca juga: Ganjar Awali Kampanye Akbar di Jawa Timur, Said Abdullah: Untuk Membangkitkan Silent Majority

Lebih lanjut, Said berharap presiden bisa memberi teladan yang baik bagi rakyat Indonesia sebagai pemimpin nasional yang membanggakan.

"Sedih melihat bapak presiden menurunkan kasta, seolah menggantikan peran menteri sosial, mengurusi teknis bansos," imbuhnya.

Menurutnya, bansos hanya akan tepat sasaran dan memiliki manfaat optimal bagi pengentasan rumah tangga miskin bila dikerjakan oleh tangan tangan teknokrasi yang bekerja sesuai perencanaan, profesional, berintegritas dan tidak memiliki tunggangan politik.

Dia pun meminta semua pihak untuk tidak menjadikan rakyat miskin sebagai dalih untuk mengeruk suara pemilu. Hal ini, menurut Said, bagaikan Robin Hood yang membagikan sembako dan uang tunai kepada rakyat miskin.

"Padahal cara cara seperti itu tidak akan mengentaskan rakyat miskin keluar dari kubangan kemiskinan, tetapi hanya menjadikan orang miskin sebagai kendaraan politik," tuturnya.

Baca juga: Tutup Buku, Said Abdullah Apresiasi Pengelolaan dan Pencapaian APBN Selama 2023

Ia juga berharap para penerima bansos untuk tetap teguh pada pendirian politik. Rakyat miskin harus tetap berdaulat dalam menentukan pilihan politik pada Pemilu 2024.

"Tidak usah khawatir atas ancaman penghapusan data dirinya tidak menerima bansos kelak pada kemudian hari. Tidak ada kaitannya penentuan hak suara dengan penghapusan bansos. Penentuan hak suara adalah hak politik semua warga negara, dan penerima bansos adalah hak ekonomi warga negara. Keduanya dijamin oleh hukum," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Baju yang Dikenakan Kaesang Itu Kekecilan kalau Hanya Sebatas Cawagub'

"Baju yang Dikenakan Kaesang Itu Kekecilan kalau Hanya Sebatas Cawagub"

Nasional
Jokowi: Betapa Sangat Beratnya Jadi Penyelenggara Event di Indonesia

Jokowi: Betapa Sangat Beratnya Jadi Penyelenggara Event di Indonesia

Nasional
Panglima TNI: Perancis Jamin Kelangsungan Suku Cadang Alutsista yang Dibeli RI

Panglima TNI: Perancis Jamin Kelangsungan Suku Cadang Alutsista yang Dibeli RI

Nasional
PKS Dinilai Nekat Usung Sohibul Iman jadi Cagub Jakarta, Kalah Jauh dari Anies-Ridwan Kamil

PKS Dinilai Nekat Usung Sohibul Iman jadi Cagub Jakarta, Kalah Jauh dari Anies-Ridwan Kamil

Nasional
Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan 'Event'

Jokowi Singgung Konser Taylor Swift di Singapura, Beri Contoh soal Cepatnya Perizinan "Event"

Nasional
Soal Rencana Anies Tukar Pikiran dengan Prabowo, Golkar: Semua Komunikasi Itu Baik

Soal Rencana Anies Tukar Pikiran dengan Prabowo, Golkar: Semua Komunikasi Itu Baik

Nasional
PKS Tunjuk Sohibul Iman Jadi Calon Gubernur Jakarta, Golkar: Semua Partai Bisa Usung Kadernya

PKS Tunjuk Sohibul Iman Jadi Calon Gubernur Jakarta, Golkar: Semua Partai Bisa Usung Kadernya

Nasional
Kompolnas Surati Polda Sumbar, Klarifikasi Bocah 13 Tahun Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Kompolnas Surati Polda Sumbar, Klarifikasi Bocah 13 Tahun Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Nasional
Marshel Widianto Diusung Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Airin: Semua Orang Punya Hak untuk Maju

Marshel Widianto Diusung Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Airin: Semua Orang Punya Hak untuk Maju

Nasional
Golkar Belum Putuskan Usung Ridwan Kamil di Jakarta, Airlangga: Tergantung Survei

Golkar Belum Putuskan Usung Ridwan Kamil di Jakarta, Airlangga: Tergantung Survei

Nasional
PKB Nilai Langkah PKS Usung Sohibul Iman Belum Final, Singgung Elektabilitas

PKB Nilai Langkah PKS Usung Sohibul Iman Belum Final, Singgung Elektabilitas

Nasional
Ketum Golkar Bantah Sepakat UUD 1945 Kembali Ke Naskah Asli

Ketum Golkar Bantah Sepakat UUD 1945 Kembali Ke Naskah Asli

Nasional
La Nyalla Klaim Semua Parpol Setuju Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Klaim Semua Parpol Setuju Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Hari Ini, PT DKI Bacakan Putusan Perlawanan KPK Atas Vonis Bebas Gazalba Saleh

Hari Ini, PT DKI Bacakan Putusan Perlawanan KPK Atas Vonis Bebas Gazalba Saleh

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadapi Sidang Vonis Hari Ini

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadapi Sidang Vonis Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com