KSAD Sarankan Megawati Laporkan Dugaan TNI Intimidasi Rakyat, PDI-P: Lebih Baik Lakukan Otokritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto berharap TNI melakukan otokritik di internalnya terkait adanya dugaan intimidasi yang dilakukan kepada rakyat jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak yang menyarankan agar Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melaporkan kejadian dugaan TNI mengintimidasi rakyat.

Hasto meyakini bahwa intimidasi yang dilakukan TNI terhadap rakyat jelang Pemilu 2024, memang terjadi sebagaimana disampaikan Megawati.

"Bahwa itu memang terjadi, karena itu lah lebih baik melakukan otokritik, karena yang menyalahgunakan kekuasaan rakyat bukan hanya melanggar hukum, tapi local wisdom-nya," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

Baca juga: Megawati: Hei Polisi, Hei Tentara, Jangan Intimidasi Rakyatku!

"Itu pelanggaran terhadap suatu hal yang sangat prinsip, dampaknya bisa tujuh turunan, itu kalau kita percaya pada local wisdom kita, dan kami percaya," ujarnya lagi.

Hasto kemudian menjelaskan berbagai modus yang dicurigai merupakan bentuk intimidasi aparat penegak hukum pada rakyat selama masa Pemilu 2024.

Misalnya, Hasto mengatakan, ada beberapa orang berpakaian seragam turut membagikan bantuan sosial (bansos).

Hasto mengungkapkan, hal itu diceritakan oleh pengamat militer Connie Rahakundini kepadanya. Tetapi, tak disebutkan di lokasi mana kejadian itu.

"Kemudian juga ketika para kelompok pro demokrasi para guru bangsa mereka melihat praktik-praktik itu. Ya memang bukti material tidak begitu mudah, tetapi kami dapat sampaikan apa yang terjadi di beberapa tempat," kata Hasto.

Baca juga: Sekjen PDI-P Ungkap Terima Laporan Ada Bansos di Kantor DPD Golkar Yogyakarta

Kejadian kedua, Hasto menyebut terjadi di Makassar, yakni ada beberapa kepala desa yang diancam dipisahkan dari anak istrinya jika tidak memilih pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kemudian, Hasto mengugkapkan, ada pula kepala daerah yang diintimidasi melalui upaya kriminalisasi.

Kepala daerah yang dimaksud adalah Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani).

Gus Yani diketahui mendeklarasikan dukungannya kepada calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, padahal sebelumnya mendukung pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menurut Hasto, kuat dugaan dukungan yang beralih itu berkaitan dengan upaya kriminalisasi terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Sebab, juga tiba-tiba beralih dukungan.

"Kan Gus Yani Bupati Gresik itu punya hubungan family dengan (Bupati) Sidoarjo, setelah proses hukum, tiba-tiba berubah haluan, di situ. Nah ini menciptakan suatu modus," ujar Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.

Baca juga: Megawati Sebut Tentara Intimidasi Rakyat, KSAD: Kalau Tak Ada Laporan, Saya Anggap Tak Ada

Diberitakan sebelumnya, Maruli Simanjuntak menyarankan Megawati Soekarnoputri melaporkan dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh personel TNI kepada masyarakat selama kampanye Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Maruli saat ditanya pendapatnya soal pernyataan Megawati yang menyerukan kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia dan TNI untuk tidak lagi mengintimidasi rakyat Indonesia.

Menurut Maruli, hingga kini tidak ada intimidasi yang diduga dilakukan oleh jajaran TNI terkait Pemilu.

"Kalau pendapat saya, kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan, saya menganggap itu tidak ada. Kalau memang saya sampaikan tadi, kalau menganggap bahwa pelaporan itu membutuhkan waktu banyak, sampaikan saja," kata Maruli ditemui di Balai Kartini, Jakarta, usai perayaan Natal TNI AD, Senin.

Baca juga: Minta Megawati Laporkan Intimidasi Aparat, KSAD: Soal Pakta Integritas di Sorong Saja Kita Tindak Lanjuti