Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Minta Jokowi Junjung Tinggi Etika

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) meminta agar Presiden Joko Widodo berpegang teguh pada sumpah jabatan sebagai presiden.

Asosiasi yang beranggotakan rektor dan ketua perguruan tinggi katolik ini juga mendesak agar Jokowi mampu menjunjung tinggi etika dalam bekerja sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Pimpinan Perguruan Tinggi APTIK G. Sri Nurhartanto dalam pernyataan sikap yang diterima Kompas.com, Sabtu (3/2/2024).

"Pertama, Presiden dan segenap jajarannya harus menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan azas-azas pemerintahan yang baik serta memegang teguh sumpah jabatannya sesuai tugas pokok dan fungsinya," katanya.

"Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memerangi kolusi, korupsi dan nepotisme serta melakukan penegakan hukum dengan tidak menggunakan sistem tebang pilih dan selalu menjunjung tinggi etika dalam bekerjanya," sambung Sri.

Baca juga: Setelah UGM, UI, dan UII, Sivitas Akademika Unand Desak Jokowi Berhenti Cawe-cawe

Kedua, Sri mendesak agar penyelenggaraan pemilu menjunjung tinggi azas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas itu diperlukan untuk menjamin hak setiap orang yang memiliki hak pilih bisa menggunakan secara bebas sesuai dengan hati nurani tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apapun.

Ketiga, Sri meminta agar aparat sipil negara, TNI, Polri harus bersikap netral dan tak memihak pilihan tertentu.

"Keempat, negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negaranya sebagai bagian dari hak asasi manusia," tuturnya.

Sri kemudian mendesak agar pendekatan damai diutamakan untuk mengatasi masa kampanye sampai pemilu selesai.

"Keenam, perguruan tinggi di Indonesia terlibat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di saat pemilihan umum," imbuh Sri.

Baca juga: Sivitas Akademika Kampus Mulai Ramai Kritik Jokowi, UMY: Hilangnya Etika Bernegara

Desakan ini, kata Sri, dibuat atas dasar keresahan dan kondisi tatanan hukum dan demokrasi yang semakin mengkhawatirkan jelang Pemilu 2024 nanti.

"Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia," ucap Sri.

"Untuk itu kami menyerukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap terselenggaranya Pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur dan adil," tandasnya.