Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Kemasi Barang, Mahfud Tunjukkan Ruang Rapat "Rahasia" yang Kedap Suara

Kompas.com - 02/02/2024, 11:11 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Suasana ruang kerja Mahfud MD mulai sibuk sesaat setelah sang pemilik berpamitan kepada beberapa stafnya di lapangan utama kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024).

Hari ini, Mahfud mengemas barang-barangnya untuk meninggalkan kantor setelah bernaung selama hampir 4,5 tahun di sana.

Ia memutuskan mundur dari jabatannya sebagai menteri koordinator karena maju sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo.

Baca juga: Mundur dari Kabinet, Mahfud Ingin Langkahnya Dicontoh Paslon Lain dan Ketum yang Kampanye


Pantauan Kompas.com di lokasi, Mahfud dibantu beberapa staf kepercayaannya saat mengemas barang.

Tumpukan buku setinggi 20-30 sentimeter yang berjajar di samping meja kerjanya mulai dipindahkan ke dalam kardus besar berwarna coklat muda.

Sesekali ia berkeliling, mengecek beberapa barang untuk turut dikemas.

"Ini data-data yang pribadi. Apalagi ya? Ini lukisan-lukisan," kata Mahfud menunjukkan beberapa berkas yang dia taruh ke dalam kardus.

Sedangkan barang lainnya, termasuk komputer kerja dan alat tulis masih tersusun rapi di atas meja kerja.

Baca juga: Soal Pengganti Mahfud, Jokowi: Beri Waktu Sehari, Dua Hari...

Ruang rapat "rahasia"

Saat kardus mulai penuh dengan barang-barang, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu lantas menunjukkan beberapa ruang lain yang kerap ia pakai saat bekerja sebagai Menko.

Ruangan itu tepat berada di depan meja kerjanya, hanya tersekat oleh sebuah pintu kayu.

 

Di dalamnya, ada beberapa kursi berjejer berhadapan, bahkan jumlahnya kurang dari 10.

"Langsung di depan meja Menko, di mana kalau rapat sangat tertutup diadakan di sini. Tertutup dan terbatas, 4-5 (orang)," kata Mahfud saat menjelaskan ruangan tersebut.


Entah sudah berapa kali Mahfud menggunakannya untuk rapat-rapat penting. Ia sampai lupa kapan terakhir kali memakai ruang itu.

Apalagi, rapat-rapat di Kemenko Polhukam tidak selalu berdasarkan undangan.

Terkadang, rapat diadakan setelah ia menelepon beberapa menteri maupun pimpinan lembaga.

Baca juga: Ungkap Alasan Mundur, Mahfud: Konflik Kepentingan Tak Terelakkan Saat Kunjungan

Ruang rapat dengan kursi terbatas ini adalah ruang kedap suara tanpa CCTV.

Ia mengungkapkan, kerap membahas isu-isu penting, bahkan mungkin yang paling rahasia sekalipun di sana.

"Kalau misalnya saya mau bicara berdua dengan Kapolri (salah satunya) di sini, berdua, bertiga. Di sini kedap, enggak bisa (didengar)," ungkap Mahfud.

Di dalam ruang itu, ada pintu lagi yang terhubung dengan ruang rapat yang lebih besar dan lebih luas.

Biasanya, ruang itu digunakan bila peserta rapat lebih banyak, mencapai belasan orang.

"Itu ruang rapat yang agak luas. Kalau rapat antar kementerian yang di bawah Kemenko itu kan ada (rapat juga). (Kapasitasnya bisa sampai) 17 orang, rapat-rapat menteri," kata Mahfud.

Alasan mundur

Ia berasalan, keputusan mundur sebagai menteri diambil karena urusan politik.

Baca juga: Pamit di Kemenko Polhukam, Mahfud: Suatu Saat Kita Bertemu di Tempat Lain...

Sebab, ia menjadi calon wakil presiden nomor urut 3 pendamping Ganjar Pranowo.

Artinya, kata Mahfud, pemberhentian ini bukan karena ada konflik di kabinet.

Keputusan ini pula bukan diambil secara mendadak.

Sebelum memutuskan mundur, ia sempat mencoba menjalani masa kampanye 3-4 bulan saat masih menjabat sebagai Menko.

Namun, hal itu tidak mudah pula dijalani.

Baca juga: Jokowi Siapkan Keppres Pemberhentian Mahfud MD

Dalam beberapa kunjungan, misalnya, sulit membedakan kunjungannya sebagai cawapres atau sebagai menteri.

"Terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko, tidak sebagai cawapres. Terkadang ada saja orang berteriak "Bapak Cawapres"," ungkap Mahfud.

"Jadi menjadi tidak enak, sehingga saya yang harus berhenti jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai Menko Polhukam, karena conflict of interest tidak bisa terelakkan antara melaksanakan tugas Menko dan kampanye, kadang kala sulit dibedakan," kata Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

Nasional
Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com