Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Gelontoran Bansos Rp 496 T Jelang Pemilu, Surya Paloh: Mengundang Kecurigaan

Kompas.com - 02/02/2024, 10:38 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

DELI SERDANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut, gelontoran dana bantuan sosial (bansos) Rp 496 triliun menjelang Pemilu 2024 menimbulkan kecurigaan.

Surya mengatakan, jika memang masyarakat membutuhkan, ia ingin bansos itu diberikan dalam banyak waktu, tidak hanya menjelang pemilu.

“Jangan karena ada pemilu saja. Itu barangkali orang bisa menduga apa maksud sebenarnya,” kata Surya saat ditemui awak media selepas kampanye terbuka di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (1/2/2024).

“Jadi pikiran-pikiran yang mengundang tanda tanya, mengundang kecurigaan, yang saya itu tidak perlu ada,” kata dia.

Baca juga: Jokowi Pernah Bagikan Bansos di Depan Istana, Jusuf Kalla: Jangan Diulangi Lagi, Memalukan Sekali

Menurut Surya, pemerintah seharusnya melihat stabilitas di masyarakat hari ini yang membuat semua pihak nyaman dan tenang.

Ia mengaku tidak bermaksud mendiskreditkan pihak tertentu. Namun, kata Surya, masyarakat harus dilatih agar memiliki pemikiran kritis.


Dengan nalar kritis itu, mereka bisa ikut mengawasi kebijakan pemerintahan yang sedang berlangsung.

“Untuk bisa mengkritisi sisi kebijakan yang diangkat tidak cocok itu bukan langsung menjadi musuh kita, apalagi musuh negara,” ujar Surya,

Lebih lanjut, ia menyinggung peran Partai Nasdem yang sampai saat ini masih mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

“Nasdem belum pernah mencabut dukungannya atas kepemimpinan pemerintahan yang ada pada saat ini,” kata dia.

Baca juga: Surya Paloh: Kenaikan Bansos 2024 Jadi Rp 496 Triliun, Apa Maksudnya?

Presiden Joko Widodo menggelontorkan dana bansos dengan nilai fantastis menjelang pilpres 2024. 

Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding masa pandemi Covid-19 tahun 2021 Rp 468,2 triliun dan Rp 460,6 triliun pada 2022.

Penyaluran bansos ini menjadi sorotan karena dikhawatirkan memuat konflik kepentingan.

Sebab, bansos yang dibagi-bagikan Presiden Jokowi dan anak buahnya yang dinilai condong bahkan mendukung capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Demokrat Belum Lirik Kaesang untuk Cagub Jakarta, Fokus Cari Cawagub

Nasional
Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Hasto Sebut Megawati Tidak Fit karena Kurang Tidur

Nasional
Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Nasional
Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Nasional
Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Nasional
Diksi 'Ancaman Keamanan' dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Diksi "Ancaman Keamanan" dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Nasional
Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Nasional
Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Nasional
Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Nasional
KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Nasional
Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Nasional
Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com