Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga Resmikan Gerakan Tadarus Al Quran Bernama "Gibran"

Kompas.com - 25/01/2024, 22:49 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto meresmikan Gerakan Indonesia Bertadarus Al Quran yang disingkat "Gibran" di Alexandria Islamic School, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/1/2024).

Di situ, Airlangga juga menginstruksikan seluruh organisasi Partai Golkar melakukan tadarus Al Quran.

"Nah kemudian juga di malam ini kita deklarasikan Satkar Ulama yang me-launching Gibran, dan untuk itu saya mengucapkan selamat dan berterima kasih," kata Airlangga.

Baca juga: Viral Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran, Airlangga: Semua Bansos Program Pemerintah

Airlangga juga menginstruksikan jajaran dan organisasi sayap partainya untuk menggalakkan kegiatan tadarus.

Ia mengatakan, kegiatan tadarus diperlukan lantaran situasi politik saat ini sedang panas.

Oleh karen itu, kata Airlangga, diperlukan kegiatan religi seperti tadarus untuk menurunkan ketegangan.

"Hampir seluruh organisasi Partai Golkar akan melakukan siap bertadarus Al Quran. Mengapa ini penting? Karena politik sedang panas," ujar Airlangga

"Politik sedang hangat. Nah untuk menurunkan temperatur politik maka marilah kita lebih sering bertadarus Al Quran," kata dia.


Ia mengajak agar masyarakat setempat yang hadir untuk menyambut pemilu dengan penuh kedamaian, penuh keteduhan.

Menko Bidang Perekonomian ini juga mengingatkan agar masyarakat tidak ikut menyebarkan hoaks.

Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan bahwa partainya bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus memberikan atensi kepada umat Islam.

Beberapa atensi pemerintah yang dimaksudkannya perhatian di pesantren, madrasah.

Baca juga: Airlangga Minta Kader Golkar di Cirebon Menangkan Prabowo-Gibran

Kemudian, atensi dalam pelayanan ibadah haji yang terus meningkat hingga mendorong meningkatkan dana abadi untuk pesantren.

"Kita perlu bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita menjadi bagian pendukung pemerintahan bapak Presiden Joko Widodo yang selalu memberikan perhatian kepada umat Islam melalui pendidikan pesantren, madrasah dan juga mendorong kemajuan ekonomi syariah, perkembangan produk halal, dan seritifikasi halal," ujar Airlangga. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Nasional
Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Nasional
Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Nasional
BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com