Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Beri Syarat Jokowi Tak Utamakan Kepentingan Keluarga Jika Ingin Dialog

Kompas.com - 24/01/2024, 06:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menetapkan syarat jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin berdialog atau berada dalam satu barisan, yakni tidak mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan rakyat.

"Selama pemimpin itu dekat dengan rakyat, lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan atau keluarga, pasti dekat, pasti enggak ada jarak dengan kami," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto kepada awak media di Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024), seperti dilaporkan video jurnalis Kompas.com Talitha Yumna.

Menurut Hasto, PDI-P sampai saat ini selalu berpihak kepada rakyat karena mereka menjadi sikap partai sejak awal didirikan.

"Itu yang menjadi sikap kami," ucap Hasto.

Baca juga: Kabar Pertemuan Megawati dan Jokowi yang Kompak Dibantah PDI-P dan Istana...

Hasto mengatakan, jika prinsip itu dijunjung tinggi maka peluang kembali merajut hubungan dengan Jokowi terbuka lebar.

Sebab menurut dia, PDI-P akan tetap memperjuangkan kepentingan rakyat ketimbang mendukung kelompok yang mengutamakan kepentingan keluarga atau orang dekat.

"Oh iya, itu kan tujuan berpolitik adalah itu. Maka kami membuka diri di dalam berpolitik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat," ujar Hasto.

"Karena partai politik ini kan hanya alat bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya," sambung Hasto.

Baca juga: Megawati Ulang Tahun, Jokowi Kirim Karangan Bunga ke Teuku Umar


Hubungan antara Presiden Jokowi dan PDI-P dalam beberapa waktu belakangan seakan merenggang, terutama setelah penetapan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).

Salah satu pemicunya diduga adalah setelah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melenggang menjadi calon wakil presiden mendampingi capres Prabowo Subianto.

Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal dasar aturan syarat batas usia capres-cawapres dan melapangkan jalan Gibran menjadi salah satu peserta Pilpres 2024 dinilai kontroversial.

Baca juga: Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Megawati, Prabowo: Semoga Panjang Umur

Selain itu, Jokowi juga diduga condong memihak kubu tertentu dalam Pilpres 2024.

Sinyal hubungan yang memburuk antara kedua belah pihak itu seolah dipertegas ketika Jokowi tidak menghadiri HUT ke-51 PDI-P pada 10 Januari 2024 lalu, dengan alasan melakukan lawatan kenegaraan ke sejumlah negara tetangga.

Presiden Jokowi juga disebut meminta waktu buat bertemu dengan Megawati buat berdialog. Akan tetapi, pihak Istana Kepresidenan membantah hal itu.

"Terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada pertemuan, permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu, apalagi dihubungkan dengan Pemilu 2024, itu sama sekali tidak benar," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dikutip dari siaran Kompas TV, Senin (22/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com