Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin dan PKB Janji Cabut Moratorium DOB Bogor Barat dan Timur

Kompas.com - 23/01/2024, 13:05 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berjanji bakal mencabut moratorium daerah otonom baru (ODB) Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Saat ini, moratorium masih dijalankan pemerintah. Sehingga keinginan untuk memekarkan dua wilayah tersebut tak bisa direalisasikan.

“Nanti setelah terpilih kita akan membuka secara selektif, yang (wilayahnya) sudah siap, kita buka (pemekaran),” ujar Muhaimin di SBS Center Venue, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/1/2024).

Baca juga: Food Estate Dikritik Cak Imin dan Mahfud, Istana Akui Perlu Evaluasi dan Penyempurnaan

Ia menuturkan, desakan untuk pemekaran wilayah Kabupaten Bogor perlu dilakukan karena jumlah penduduk yang sudah cukup padat.

Selain itu, Muhaimin yakin pemekaran bakal membawa pemerataan ekonomi untuk warga Kabupaten Bogor.


“Banyak yang sudah mendesak karena jumlah penduduknya besar, butuh pelayanan lebih mendekat kepada masyarakat,” ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat, Syaiful Huda menyatakan hanya capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin yang dalam visi dan misinya ingin memperjuangkan DOB.

Baca juga: Dapat Sentimen Positif Saat Debat, Cak Imin Dinilai Bijaksana, Mahfud Dianggap Cerdas

Ia pun menyampaikan, nantinya salah satu prioritas kerja keduanya jika terpilih adalah segera membentuk peraturan pemerintah (PP) untuk mengoptimalkan DOB.

Selama ini, lanjut Huda, PP tersebut tak pernah direalisasikan.

“Kita ingin pemerintah jujur, hampir 10 tahun mandat PP tentang DOB tak dijalankan oleh pemerintah pusat,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Nasional
Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Nasional
Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Nasional
Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Nasional
Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada 2024

Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada 2024

Nasional
Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Nasional
Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Nasional
Survei Litbang 'Kompas' Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Survei Litbang "Kompas" Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Nasional
Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Nasional
Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Nasional
Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah 'Stunting'

Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah "Stunting"

Nasional
Ponsel Hasto PDI-P Disita KPK, Terkait Harun Masiku?

Ponsel Hasto PDI-P Disita KPK, Terkait Harun Masiku?

Nasional
Kemenlu Akan Lindungi WNI yang Ditangkap karena Haji Ilegal

Kemenlu Akan Lindungi WNI yang Ditangkap karena Haji Ilegal

Nasional
Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen

Gugatan Kandas di MK, PPP Cari Cara Lain untuk Masuk Parlemen

Nasional
Komnas Perempuan Sebut UU KIA Berisiko Sulit Diterapkan

Komnas Perempuan Sebut UU KIA Berisiko Sulit Diterapkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com