Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Bantah Jokowi Minta Bertemu dengan Megawati

Kompas.com - 22/01/2024, 14:31 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, memastikan tidak ada permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Terkait dengan narasi yang dikembangkan seolah-olah ada pertemuan, permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu, apalagi dihubungkan dengan Pemilu 2024, itu sama sekali tidak benar," kata Ari, dikutip dari siaran Kompas TV, Senin (22/1/2024).

Ari menyampaikan, informasi itu pun sudah dibantah oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Ia mengaku heran narasi pertemuan ini berkembang cepat seolah-olah berasal dari internal PDI-P.

Baca juga: Hasto Bantah Kabar Jokowi Minta Ketemu Mega, Sarankan Ditemani Sri Mulyani hingga Ahok jika Mau Datang

"Dan dipersepsikan sebagai sebuah fakta. Tapi sesungguhnya hal itu tidak pernah terjadi, tidak pernah ada permintaan bertemu dan itu sudah dikonfirmasi lagi oleh Sekjen PDI Perjuangan," ucap Ari.

Ari tidak memungkiri bahwa pertemuan antar tokoh-tokoh bangsa, utamanya untuk kebaikan bangsa, adalah hal yang sangat baik. Dia bilang, pertemuan tersebut perlu didukung mengingat tujuan utamanya adalah demi rakyat.

Di sisi lain, Jokowi pun selalu terbuka untuk bertemu dengan siapa pun. Tak cuma tokoh bangsa, tetapi juga para ulama, tokoh nasional, tokoh daerah, dan tokoh masyarakat lain.

"Itu saya kira sesuatu yang sangat baik. Silaturahmi, komunikasi, dan juga menjalin komunikasi antara satu dengan yang lain, sesuatu yang sangat penting untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar," beber Ari.

Baca juga: Hajatan Rakyat di Bandung, Megawati Ajak Warga Jabar Jaga Demokrasi

Lebih jauh, Ari menanggapi usulan Hasto agar Jokowi mau didampingi sejumlah menteri, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, ketika bertemu dengan Megawati.

Diketahui, dua nama itu diisukan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

"Usulan Pak Hasto kan? Ya tentu pertemuan itu antartokoh, kan. Saya kira sudah terbiasa pertemuan tokoh-tokoh bangsa itu dilakukan," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com