Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Janji Naikkan Anggaran Dana Desa Jadi Rp 5 Miliar Per Desa

Kompas.com - 22/01/2024, 05:10 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, berjanji akan menaikkan dana desa menjadi Rp 5 miliar per desa jika dirinya terpilih sebagai Wakil Presiden selanjutnya.

Ini disampaikan Muhaimin dalam debat keempat Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

“Nanti ke depan kita akan siapkan lagi, naikkan lagi anggaran 5 miliar per desa,” kata Muhaimin.

Dana ini, katanya, untuk membangun infrastruktur dan mendorong roda perekonomian melalui kegiatan wirausaha, pertanian, peternakan, dan ekonomi kreatif.

“Agar apa, tidak hanya infrastrukturnya yang baik, tetapi juga ada kehidupan ekonomi yang tumbuh melalui bumdes, melalui berbagai kegiatan wirausaha yang tumbuh, pertanian, peternakan, ekonomi kreatif tumbuh di desa sehingga orang tertarik di desa,” ujarnya.

Baca juga: Momen Mahfud Menyanyikan Lagu Ebiet G Ade Saat Closing Statement Debat Keempat Pilpres

Muhaimin yakin, dengan Undang-undang Pembangunan Desa dan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun, akan terbangun infrastruktur dan transformasi desa, dari desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri.

Ia mengungkap bahwa saat ini sudah ada 13.000 desa tertinggal yang menjadi desa mandiri. Menurutnya, saat ini tersisa sekitar 4.000 desa yang masih berstatus sebagai desa tertinggal.

Situasi ini, kata Muhaimin, bukti bahwa infrastruktur dan dana desa berjalan dengan baik, sehingga masyarakat semakin betah tinggal di desa.

“Jadi, infrastruktur beres, pembangunan sarana prasarana tumbuh, kegiatan ekonomi memadai, dan desa terjaga menjadi komunitas yang membanggakan,” kata Muhaimin.

“Sehingga masyarakat tidak lagi tertarik menjadi urbanisasi, tapi cukup kembali ke desa, membangun desa untuk pembangunan bangsa,” lanjutnya.

Muhaimin menambahkan, pembangunan desa harus dilakukan dari bawah, bukan dari atas seperti zaman Orde Baru.

“Dengan pembangunan dari bawah, kita yakin akan tumbuh kehidupan kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya yang akan terus terjaga dan lestari,” tuturnya.

Adapun berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, alokasi dana desa pada tahun ini sebesar Rp 70 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk 74.954 desa di Tanah Air.

Besaran dana desa yang diterima masing-masing desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201 Tahun 2022.

Jika melihat lampiran dokumen PMK Nomor 201 Tahun 2022, dana desa terendah yang diterima setiap desa berada di kisaran Rp 500 juta.

Namun terdapat juga desa yang mendapat dana desa di atas Rp 2 miliar. Contohnya untuk Desa Sukaraya dengan alokasi Rp 2,33 miliar dan Desa Babelankota Rp 2,26 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com