Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Pamer Usut 3 Kasus Korupsi dari LHKPN, Ada Rafael Alun, Andhi Pramono, dan Eko Darmanto

Kompas.com - 16/01/2024, 23:02 WIB
Irfan Kamil,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan keberhasilan pengusutan tiga kasus korupsi yang ditelusuri dari pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango dalam konferensi pers kinerja KPK 2023 dan Arah Kebijakan 2024 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Adapun tiga kasus korupsi yang diusut KPK dari LHKPN adalah perkara mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo.

Kemudian, eks Kepala Bea dan Cukai Makassar, Andhi Pramono; dan eks Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.

Baca juga: KPK: Selama 2023, 2 Menteri-Wakil Menteri, 1 Gubernur, 5 Bupati-Walikota Ditetapkan Jadi Tersangka

"Pada tahun 2023, KPK telah menetapkan tersangka bermula dari pemeriksaan LHKPN yaitu Rafael Alun Trisambodo, Andhi Pramono, dan Eko Darmanto," ujar Nawawi.

Nawawi mengatakan, KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 299 LHKPN para penyelenggara negara selama tahun 2023.

Jumlah laporan harta kekayaan ini meningkat 53 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya ada 195 LHKPN.

Kemudian, dari 299 pemeriksaan LHKPN tersebut, 123 diantaranya dilakukan pemeriksaan untuk kebutuhan penindakan dan unit kerja internal lainnya.

Baca juga: Anies Siap Beberkan Pernah Jadi Ketua Komite Etik KPK dalam Acara Paku Integritas

Selanjutnya, sebanyak 80 LHKPN diperiksa untuk pemenuhan dalam rangka seleksi jabatan pada instansi lain, dan 96 laporan harta kekayaan diperiksa atas inisiatif Direktorat LHKPN.

Dari 96 pemeriksaan itu, sebanyak 14 laporan diteruskan ke Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi.

Kemudian, tiga laporan diteruskan ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) dan enam laporan diteruskan ke Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik.

Tak hanya itu, ada sembilan laporan diteruskan ke aparat pengawasan internal tempat kerja penyelenggara negara tersebut untuk ditindaklanjuti.

Baca juga: Mahfud Ingin Ganti Nama KPK, Nawawi: Alangkah Lebih Baik Sampaikan Waktu Belum Cawapres

Nawawi mengungkapkan, jumlah wajib lapor LHKPN pada periode 2022 sebanyak 371.096. Sementara tingkat penyampaian LHKPN per 31 Desember 2023 mencapai 28,90 persen.

Berdasarkan jumlah tersebut, wajib lapor LHKPN yang dinyatakan patuh dan lengkap mencapai 95,88 persen.

"Jumlah ini meningkat sebesar 0,41 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu dengan capaian 95,47 persen," kata Nawawi.

Di sisi lain, Nawawi menyebut bahwa KPK telah menerima 3.703 laporan dengan 4.357 objek gratifikasi senilai total Rp 20,7 miliar selama tahun 2023.

"Dari jumlah tersebut, yang ditetapkan sebagai milik negara senilai Rp 11,1 miliar," ujarnya.

Baca juga: KPK Usut 8 Perkara TPPU Sepanjang 2023, Klaim Selamatkan Aset Negara Rp 525 Miliar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Nasional
Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Nasional
Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

Nasional
Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

Nasional
Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Nasional
Densus 88 Kuntit JAM Pidsus, Hari-hari Penuh Tanya

Densus 88 Kuntit JAM Pidsus, Hari-hari Penuh Tanya

Nasional
Cegah Dehindrasi, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Terbiasa Minum Oralit

Cegah Dehindrasi, Jemaah Haji Indonesia Diimbau Terbiasa Minum Oralit

Nasional
Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Tema Hari Lansia Nasional 2024 dan Sejarahnya

Nasional
Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Poin-poin Pidato Megawati di Rakernas PDI-P, Bicara Kecurangan Pemilu sampai Kritik Revisi UU MK

Nasional
Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Pidato Megawati Kritisi Jokowi, Istana: Presiden Tak Menanggapi, Itu untuk Internal Parpol

Nasional
Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Kader PDI-P Teriakkan Nama Jokowi, Saat Megawati Bertanya Penyebab Kondisi MK Seperti Saat Ini

Nasional
Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Megawati Singgung Pemimpin Otoriter Populis, Hukum Jadi Pembenar Ambisi Kekuasaan

Nasional
Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Persilakan Rakyat Kritik Pemerintahannya, Prabowo: Tapi yang Obyektif

Nasional
Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Garuda Indonesia Minta Maaf Usai Mesin Pesawat Pengangkut Jemaah Haji Rusak 2 Kali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com