Soal Pemakzulan Jokowi, Yusril: Itu Bukan Urusan Menko Polhukam, tapi DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengaku sepakat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bahwa masalah pemakzulan Presiden Joko Widodo adalah urusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Diketahui, usulan pemakzulan Presiden Jokowi itu diajukan sejumlah orang yang mengatasnamakan Petisi 100 kepada Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Selasa (9/1/2024).

"Ya, saya sependapat dengan Pak Mahfud bahwa pemakzulan itu bukan urusan Menko Polhukam, itu urusannya DPR sebenarnya. Lebih baik mereka datang ke DPR dan lihat apa reaksi dari fraksi-fraksi DPR," kata Yusril di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2024).

Yusril teringat pada usulan salah satu kader PDI-P Masinton Pasaribu, yang sempat mengusulkan hak angket untuk memakzulkan Presiden Jokowi.

Baca juga: Didatangi Petisi 100, Mahfud Sebut Ada yang Lapor Pemilu Curang hingga Minta Jokowi Dimakzulkan

Adapun hak angket itu diusulkan karena Presiden Jokowi dianggap telah mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres cawapres yang melenggangkan Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres 2024.

Menurut Masinton, penggunaan hak angket bisa memakzulkan alih-alih laporan Petisi 100 yang tidak menguraikan secara jelas perbuatan tercela Presiden Jokowi.

"Bisa jadi pemakzulan kalau ada angket dilakukan. Akhir dari angket itu adalah pernyataan pendapat. Kalau DPR berpendapat presiden melakukan apa misalnya, perbuatan tercela, menjadi dasar impeachment. Tapi apa yang dilakukan (diusulkan) oleh Pak Masinton hilang begitu saja," tutur Yusril.

"Kalau sekarang tiba-tiba mau ada pemakzulan, ya tanpa dasar yang jelas dan dukungan dari DPR, saya kira itu tidak akan ada dampak ke presiden sendiri," imbuh Yusril.

Baca juga: Puan Tanggapi soal Petisi 100 yang Datangi Mahfud MD Minta Jokowi Dimakzulkan

Lebih lanjut, dia menjelaskan, pemakzulan diatur dalam pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Beleid menyebutkan, usul pemberhentian presiden dapat diajukan oleh DPR kepada Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR) hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum

Menurut Pasal 7A UUD 1945, pemakzulan presiden dapat terjadi apabila presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, seperti korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.

Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.

Baca juga: Isu Pemakzulan Jokowi, Moeldoko: Jangan Ada Agenda yang Tidak Produktif

"Pemakzulan dasarnya Pasal 7B baru bisa optimal. Kalau presiden itu melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, melakukan perbuatan tercela dan lain-lain yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden," ungkap Yusril.

Sebelumnya diberitakan, Petisi 100 mengusulkan pemakzulan Presiden Joko Widodo kepada Mahfud MD. Mereka di antaranya adalah Faizal Assegaf, Marwan Batubara, dan Letnan Jenderal TNI Marsekal (Purn) Suharto.

Kelompok ini mengadukan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 kepada Mahfud MD hingga usulan menggulingkan Jokowi.

Namun kepada para tokoh itu, Mahfud mengaku tidak bisa menindak laporan itu karena bukan kewenangannya.

Mahfud bilang, laporan tersebut seharusnya disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penyelenggara pemilu.

Terkait permintaan pemakzulan terhadap Kepala Negara, Mahfud juga mengaku tak punya kewenangan untuk turun tangan.

"Ada juga mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi. Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu kan, sudah didengar orang, mereka sudah menyampaikan ke berbagai kesempatan. Dan itu urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam," ujar calon presiden (capres) nomor urut 3 tersebut.