Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Berhalangan Hadiri Dialog, Kadin Jadwalkan Ulang Jumat Besok

Kompas.com - 11/01/2024, 21:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Bakrie mengungkapkan bahwa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berhalangan hadir dalam acara dialog ekonomi antar capres yang digelar Kadin, hari ini, Kamis (11/1/2024).

Kadin pun menjadwalkan ulang kehadiran Prabowo pada esok, Jumat (12/1/2024).

"Insya Allah Pak Prabowo besok jadinya jam 9.30 pagi di tempat yang sama," kata Anindya dalam konferensi pers di lokasi acara, Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Kamis.

Baca juga: Bergurau dengan Raffi Ahmad, Prabowo: Aku Dulu Ganteng Juga

Anindya kemudian ditanya soal alasan Prabowo berhalangan hadir.

Menurutnya, Prabowo berhalangan karena sedang ada tugas. Namun dia tak membeberkan sedang bertugas ke mana Prabowo sehingga berhalangan datang dialog dengan Kadin.

"Wah itu, mungkin beliau sedang bertugas," ujar Anindya.

Sementara itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sudah menghadiri acara dialog bersama Kadin pada pukul 13.00 hingga 15.00 hari ini.

Dirinya didampingi oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid yang juga memiliki jabatan sebagai Ketua Umum nonaktif Kadin Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, Kadin Indonesia akan menggelar dialog bersama tiga capres kontestan Pemilu 2024.

Baca juga: Minta Pendukung Jokowi Pilih Prabowo-Gibran, Grace Natalie Singgung soal Perubahan dan Politik Abu-abu

Acara ini digelar di Djakarta Teather pada Kamis untuk mendiskusikan iklim usaha dan investasi di masa depan.

“Pemilu tahun 2024 merupakan momentum penting bagi pelaku usaha, bisnis, dan investasi di Indonesia. Melalui dialog capres bersama Kadin, dunia usaha menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan transisi kepemimpinan yang damai," ujar Ketua Harian Umum Kadin Indonesia Yukki Nugraha Hanafi dalam konferensi pers di Djakarta Teather, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2024).

"Mengingat tantangan perekonomian dari dalam dan luar negeri turut mempengaruhi target pertumbuhan perekonomian, bahkan pencapaian visi Indonesia Emas 2045," lanjut Yukki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Gerindra: Pertemuan Prabowo-Megawati Sedang Cocokkan Waktu, Tidak Lama Lagi...

Nasional
'Dissenting Opinion', Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani 'Cawe-cawe' Presiden

"Dissenting Opinion", Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani "Cawe-cawe" Presiden

Nasional
Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Nasional
Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Nasional
Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Nasional
Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com