Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Singgung Anggaran Kemenhan Tembus Rp 700 T, tapi Beli Alutsista Bekas

Kompas.com - 07/01/2024, 19:52 WIB
Irfan Kamil,
Tatang Guritno,
Achmad Nasrudin Yahya

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas yang dibeli Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pimpinan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Anies saat memaparkan visi dan misi dalam debat ketiga pemilihan presiden (pilpres) 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) malam.

Awalnya, Anies menyinggung Kemenhan menjadi salah satu kementerian yang berhasil dibobol oleh hacker.

Baca juga: Kawal Prabowo Debat Isu Pertahanan, Ketua Komisi I DPR Sibuk Catat Paparan Anies-Ganjar

Padahal, kata dia, Kemenhan mempunyai anggaran fantastis yakni mencapai Rp 700 triliun, namun tak bisa digunakan untuk mengantisipasi serangan hacker.

"Ironisnya Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023, sebuah ironi. Karena itu kami ingin mengembalikan dan Rp 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu," kata Anies.

Dari anggaran sebesar itu, Anies juga heran mengapa Kemenhan justru membeli alutsista bekas.

Baca juga: Anies Ingin Kembalikan Indonesia sebagai Pelaku Konstelasi Global

Terlebih, rencana pembelian ini terjadi ketika setengah dari total prajurit TNI hingga kini belum mempunyai rumah dinas.

"Justru digunakan untuk membeli alutsista yang bekas di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com