Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Menlu Retno: Kepemimpinan Indonesia Diakui Dunia, dari Presiden G20 hingga Ketua ASEAN

Kompas.com - 06/01/2024, 15:04 WIB
Inang Sh ,
Yohanes Enggar Harususilo

Tim Redaksi

Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda dan Norwegia itu juga mengutip salah satu publikasi di The Straits Times yang menyebutkan sepak terjang Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 layak diapresiasi.

“Kepemimpinan Indonesia sangat krusial untuk mencegah balkanisasi ASEAN. Indonesia harus mendapatkan kredit atas usaha itu,” katanya. 

Baca juga: KTT 50 Tahun ASEAN-Jepang, Dorong Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, dan Transformasi Digital

Artikel dari pakar itu menyebutkan, Indonesia berhasil mempertahankan ASEAN di tengah lanskap geopolitik yang menantang. 

Retno juga menyatakan, peran Indonesia di kancah global sekaligus membantah berbagai spekulasi yang menilai kebijakan luar negeri di bawah Presiden Joko Widodo akan lebih berorientasi ke dalam negeri.

“Dari semua data yang kami miliki, kekhawatiran seputar Indonesia akan menjadi inward looking sama sekali tidak terbukti, bahkan kepemimpinan Indonesia diakui dunia,” katanya. 

Dia menyebutkan, pada saat Indonesia memimpin, pemerintah menyatukan perbedaan yang ada. 

Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN benar-benar mencerminkan hal itu,” tuturnya.

Selain menjadi Ketua ASEAN 2023, Indonesia juga memimpin forum 20 negara ekonomi terbesar di dunia.

Baca juga: Malaysia-Brunei Kenalkan Pusat Perubahan Iklim ASEAN di COP 28

Di masa Presidensi G20 2022, stabilitas dan perdamaian dunia diuji dengan invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022. 

Hal tersebut memperumit hubungan luar negeri Rusia dengan negara-negara Barat.

“Tidak banyak pihak yang memperkirakan bahwa Indonesia akan dapat menyelesaikan tugas Presidensi G20 dengan baik. Karena situasi yang sangat sulit pada saat itu,” katanya. 

Namun, kata Retno, dengan semua modal yang dimiliki, Indonesia dapat menyelesaikan Presidensi dengan sangat baik dan dapat apresiasi sangat tinggi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

Nasional
Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Achanul Qosasih Dicecar Kode “Garuda” Terkait Transaksi Rp 40 Miliar di Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Jemaah Haji Asal Garut Wafat di Masjid Nabawi, Kemenag: Dibadalhajikan

Nasional
Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Revisi UU Bakal Beri Kebebasan Prabowo Tentukan Jumlah Kementerian, PPP: Bisa Saja Jumlahnya Justru Berkurang

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Rapat Paripurna DPR: Anggota Dewan Diminta Beri Atensi Khusus pada Pilkada 2024

Nasional
Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Khofifah Harap Golkar, PAN dan Gerindra Setujui Emil Dardak Jadi Cawagubnya

Nasional
Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com