Sidang Vonis Ditunda, Kuasa Hukum Rafael Alun Minta Kliennya Dibebaskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum terdakwa kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Rafael Alun Trisambodo, berharap Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat membebaskan kliennya.

Hal ini kembali ditegaskan Kuasa Hukum Rafael Alun, Trian Manuel usai Majelis Hakim PN Tipikor menunda sidang vonis terhadap eks pejabat pajak tersebut.

"Harapan kami tentu masih sama dengan pleidoi dari kami yaitu harapan kami terakhir bisa dibebaskan," kata Trian di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Diketahui, sidang vonis terhadap Rafael Alun seharusnya dibacakan pada Kamis hari ini. Tetapi, majelis hakim masih belum siap sehingga sidang ditunda.

Sidang vonis terhadap Rafael Alun kembali dijadwalkan pada Senin (8/1/2024) pekan depan.

Baca juga: Sidang Vonis Rafael Alun Ditunda 8 Januari, Hakim Masih Belum Rampungkan Putusan

Terpisah, Hakim Ketua Suparman Nyompa mengaku belum bisa merampungkan putusan usai dua hari lalu Pengadilan Tipikor menggelar sidang duplik di kasus Rafael, tepatnya pada Selasa, 2 Januari 2024.

"Jadi ini bukan curhatan ya kami hanya menjelaskan saja adanya, sehingga sampai detik sekarang ini kami belum bisa kami rampungkan sehingga daripada kita menunggu sampai sore dengan terpaksa kami tunda untuk pembacaan putusan," kata Suparman dalam sidang, Kamis.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Rafael Alun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah menerima gratifikasi dan melakukan TPPU.

Jaksa KPK lantas menuntut Rafael Alun dipidana penjara selama 14 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider subsider enam bulan penjara.

Baca juga: Klaim Banyak Berjasa ke Negara, Rafael Alun Minta Dibebaskan

Tak hanya itu, eks pejabat pajak ini juga dituntut dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti senilai Rp 18,9 miliar subsider tiga tahun kurungan.

Jaksa menyatakan Rafael Alun terbukti melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Rafel Alun juga disebut melanggar Pasal 3 Ayat 1 huruf a dan c Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Selain itu, Rafael Alun dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Baca juga: Rafael Alun Minta Dibebaskan dan Harta Dikembalikan, Mengaku Banyak Jasa pada Negara

Dalam dakwaan jaksa, Rafael Alun diduga menerima gratifikasi bersama istrinya, Ernie Meike Torondek yang juga komisaris dan pemegang saham Artha Mega Ekhadana (ARME).

Uang belasan miliar diterima oleh Rafael Alun dan istrinya melalui PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun disebut bersama istrinya mendirikan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak.

Jaksa juga menyebut bahwa keduanya mendirikan PT ARME pada tahun 2022 dengan menempatkan Ernie Mieke sebagai Komisaris Utama.

Baca juga: Rafael Alun Minta Dibebaskan karena Berjasa untuk Negara, KPK Merespons