Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Targetkan Swasembada Pangan, Akui Butuh Komitmen

Kompas.com - 04/01/2024, 13:19 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BLORA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menargetkan swasembada pangan jika terpilih sebagai presiden.

Hal itu ia ungkapkan setelah berkampanye di hadapan para petani di Desa Bladeg, Desa Kutukan, Blora, Jawa Tengah, Kamis (4/1/2024).

"Kalau kita bicara target produksi nasional, untuk kebutuhan nasional bisa kita hitung, maka sedapat mungkin ya kita swasembada. Kalau kita swasembada kan beres," kata Ganjar kepada wartawan.

"Kalau enggak, nanti kita berdebat lagi, impor tidak, impor tidak, seperti kondisi hari ini kan. Apalagi kalau kita melihat anomali cuaca yang terjadi, El Nino terjadi," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Sebut Pupuk Subsidi Langka karena Perang Rusia-Ukraina, Ganjar: Ada Bahan dari Negara Lain Kok

Ia menegaskan, negara perlu menjamin sarana produksi pertanian agar mencukupi kebutuhan petani. Ia yakin, jika hal itu terpenuhi, petani akan berproses dengan sendirinya.

"Soal keahlian, petani kan jago-jago semuanya," kata dia.

Upaya untuk mengejar swasembada pangan ini dianggap juga bakal menciptakan efek domino yang baik untuk ekonomi, semisal dalam hal ekstensifikasi pertanian karena akan menciptakan lapangan kerja dan optimalisasi lahan di desa.

"Sebenarnya banyak sekali metode, kita hanya butuh satu saja, komitmen untuk melaksanakan itu," ucap Ganjar.

Isu swasembada pangan ini juga menjadi salah satu pokok pidato Ganjar dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P pada 29 September 2023 lalu.

Baca juga: Ganjar Beberkan Syarat Petani dan Nelayan Bisa Ikut Program Pemutihan Utang KUR

Ketika itu, eks Gubernur Jawa Tengah itu menuturkan, negara harus hadir dalam memastikan para petani dan nelayan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri untuk mengurusi sektor pangan.

Menurut Ganjar, ada sejumlah hal yang bisa dilakukan oleh negara demi mewujudkan swasembada pangan.

Pertama, kata dia, negara harus menggenjot riset dan teknologi pertanian agar semakin canggih.


Kedua, ia menekankan bahwa harus ada politik tata ruang supaya lahan-lahan yang subur tidak dialihfungsikan.

"Ketika penugasan saya di DPR berjalan, saya ikut membahas Undang-Undang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tinggal bagaimana kita mengeksekusi," kata Ganjar saat itu.

Ia juga mendorong adanya kebijakan fiskal yang menstimulus inovasi peningkatan produksi nasional, termasuk penerapan teknologi terapan pertanian, pembangunan masif infrastruktur pertanian, serta sarana produksi pertanian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com