Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Jelaskan Alasan Pupuk Subsidi Langka ke Petani: Ada Perang Rusia-Ukraina

Kompas.com - 02/01/2024, 19:06 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina menjadi salah satu penyebab kelangkaan pupuk di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Jokowi di hadapan para petani saat pembinaan petani se-Jawa Tengah di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (2/1/2024) sore.

"Yang namanya pupuk itu bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina," kata Jokowi seperti ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

"Ini fakta, sehingga barang ini juga sulit keluar dari Ukraina dan dari Rusia. Bahan bakunya tidak ada berarti harganya... Itulah problem-nya Bapak Ibu sekalian," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Jokowi Janji Tambah Anggaran Subsidi Pupuk Rp 14 Triliun untuk Semester II Tahun 2024

Awalnya, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya selalu mendapat keluhan yang sama sejak tahun 2020, yaitu masalah pupuk bersubsidi.

Menurut Jokowi, langkanya pupuk subsidi di dalam negeri bisa dimaklumi lantaran saat itu ekonomi dunia tidak pasti imbas pandemi Covid-19. Akibatnya, terjadi krisis keuangan, krisis pangan, hingga krisis energi.

Tidak baiknya ekonomi dunia juga tecermin ketika 96 dari 200 negara meminta bantuan kepada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

"Artinya negara itu sakit. Supaya kita semuanya tahu. Karena Covid-19 itu menyebabkan banyak negara jatuh tergelimpang karena ekonominya menjadi lemah, keuangannya menjadi tidak baik. 96 negara, bayangkan," kata Jokowi.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Yang Bisa Blusukan Ganjar dan Jokowi, Prabowo Tidak Bisa

Belum selesai masalah Covid-19, Jokowi mengungkapkan, terjadi perang di Rusia dan Ukraina.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bercerita melihat langsung perang tersebut ketika melawat ke dua negara yang tengah berkonflik itu.

Jokowi mengatakan, perang membuat penduduk di Ukranina dan Rusia menderita.

"Kita juga wajib bersyukur negara ini tentram damai tidak ada masalah, benar? Ini wajib disyukuri. (Saat) Covid-19 kita bisa bangkit, (lalu) ada perang di negara maju, perang Ukraina," ujar Jokowi.

Perang itu lantas membuat gandum, yang menjadi komoditas ekspor utama kedua negara, sulit keluar.

Baca juga: Jokowi Resmikan 3 Jembatan di Jateng Senilai Rp 251 Miliar

Kepada Jokowi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan ada sekitar 77 juta ton gandum di dalam negeri yang tidak bisa diekspor karena perang. Operasional pelabuhan-pelabuhan tempat pengiriman barang terhenti, keamanan kapal pun berisiko.

Hal serupa turut dialami oleh Rusia. Presiden Rusia, Vladimir Putin menyampaikan ada 130 juta ton stok gandum yang tidak bisa diekspor.

"Artinya orang-orang di negara manapun yang makan gandum menjadi kehilangan makanan pokoknya. Bisa kita bayangkan. 77 plus 130 (ton), berarti 207 juta ton berhenti di Rusia dan Ukraina," kata Jokowi.

Jokowi kala itu sempat merasa bersyukur karena makanan pokok Indonesia adalah beras, bukan gandum. Namun, ia menyadari bahwa bahan baku pupuk yang kerap dipakai petani juga berasal dari Rusia dan Ukraina.

Lantaran dua negara tengah berkonflik, pengiriman pupuk pun terkendala logistik.

"Ini lah yang kemudian kita nabrak-nabrak, berusaha agar bahan baku itu tercukupi. Tetapi juga yang namanya PT Pupuk Indonesia adalah perusahaan, kalau belinya di sana mahal, jualnya juga mahal. Ceritanya kurang lebih seperti itu. Supaya kita tahu semuanya," ujar Jokowi.

Baca juga: Janjikan Tambahan Subsidi Rp 14 Triliun, Jokowi: Saya Tak Ingin Dengar Masalah Pupuk Lagi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com