Ganjar Mengaku Geregetan, Masalah Data Terpadu di Indonesia Tak Kunjung Beres

BOYOLALI, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku geregetan karena masalah data terpadu di Indonesia tidak kunjung beres.

Masalah data ini membuat beberapa kebijakan pemerintah tidak pernah tepat sasaran, termasuk bantuan sosial (bansos).

Padahal, menurut dia, perbaikan data bisa dilakukan dengan mudah jika ada kemauan.

"Itu kalau satu data Indonesia sekarang ada berbasis NIK, sebenarnya profiling-nya sudah ada. Tidak perlu lagi biaya-biaya lain. Wong ini cuma soal political will, kalau kita mau, kita mampu," kata Ganjar usai menyapa warga di Lapangan Bangsalan, Teras, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

"Tinggal butuh analyst, kemudian memecah-mecah sebagai kebutuhan, yang kita lakukan ya tinggal jalan saja. Itu sebenarnya komitmen, maka saya geregetan saja, kenapa satu data Indonesia enggak beres," imbuh dia.

Baca juga: Elektabilitas Terendah Versi Survei LSI Denny JA, Ganjar: Kami Tidak Seburuk Itu

Ganjar menyampaikan, persoalan data juga terjadi di sektor pertanian. Indonesia bisa saja mewujudkan swasembada pangan jika data pertanian di tiap daerah kuat.

Dengan begitu, pemerintah bisa mengarahkan jenis tanaman apa saja yang perlu ditanam di daerah tertentu, sehingga tidak lagi bergantung pada impor.

"Kita lihat produksi pertanian, wah kita sudah swasembada tiga bulan. Kemudian kok impor, hari ini kok impor lagi," ujar dia.

Kalaupun masih membutuhkan impor, lanjut Ganjar, pemerintah hanya perlu jujur. Terlebih, jika impor terjadi karena kelangkaan stok akibat perubahan iklim atau faktor lainnya.

"Posisinya seperti apa, kita ngaku saja sebenarnya, ngaku enggak apa-apa, oh memang kurang karena situasi perubahan iklim, karena pupuknya kurang, karena produktivitas rendah. Maka tugas kita mencari jalan keluar berbasis data yang valid," ucap dia.

Baca juga: Paparkan 21 Program Unggulan, Mahfud: Lebih dari Sekadar Makan Siang

Lebih lanjut Ganjar menyampaikan, perbaikan data ini akan dilakukan jika dia terpilih menjadi presiden, melalui program KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti).

Lewat program ini, masyarakat bisa mengakses bansos cukup menggunakan e-KTP.

Program ini dijanjikannya usai menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait bansos salah sasaran.

Akibatnya, terjadi kecemburuan antara masyarakat yang berhak mendapat bansos tetapi tidak terdaftar, dengan masyarakat yang tidak berhak mendapat bansos tetapi terdaftar sebagai penerima bantuan.

"Sekarang akan kami jadikan satu, hanya dengan KTP. Saya kira hanya dengan KTP Sakti ini profil penduduk yang ada di Indonesia sudah kami ketahui, mana yang miskin mesti dapat bantuan apa, yang profesi apa mesti mendapatkan bantuan apa," jelas Ganjar.