Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Ganjar Pertanyakan Hasil Survei | KPK Harus Kembalikan Aset Lukas Enembe

Kompas.com - 30/12/2023, 05:50 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mempertanyakan hasil survei menjadi artikel populer di Kompas.com, Jumat (29/12/2023).

Artikel populer lainnya mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut harus mengembalikan aset mendiang Lukas Enembe.

Selanjutnya, respons Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep terhadap hasil survei Indikator Politik Indonesia dan CSIS.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Pertanyakan Hasil Survei, Ganjar: Kenapa Saya Turun Terus, Sambutan Masyarakat Ramai Begini

Ganjar Pranowo mempertanyakan hasil survei elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang dirilis belakangan ini.

Diketahui, dalam beberapa hasil survei, Ganjar terlihat berada di urutan ketiga dengan elektabilitas yang terus menurun.

Sedangkan di survei lainnya, dia bersama pasangannya, Mahfud MD, diprediksi lolos ke putaran kedua pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Ganjar lantas mempertanyakan hasil survei tersebut. Sebab, menurutnya, sambutan masyarakat selalu ramai ketika dirinya berkampanye keliling ke kota-kota Indonesia.

"Mengapa (elektabilitas) saya turun terus-menerus, karena kalau saya melihat sambutan masyarakat ramai begini dan saya bisa bertanya langsung, rasanya kondisi psikologisnya bisa saya rasakan, akan ke mana real suara yang terjadi," kata Ganjar di Pasar Kota Wonogiri, Sukorejo, Giritirto, Kabupaten Wonogiri, Jumat (29/12/2023).

Baca selengkapnya: Pertanyakan Hasil Survei, Ganjar: Kenapa Saya Turun Terus, Sambutan Masyarakat Ramai Begini

2. Lukas Enembe Meninggal, KPK Disebut Harus Kembalikan Aset yang Disita dan Diblokir

KPK disebut harus mengembalikan aset-aset yang disita dan diblokir dari mantan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, pengembalian itu perlu dilakukan lantaran tanggung jawab pidana Lukas Enembe gugur setelah meninggal dunia.

"Semua aset yang telah disita oleh penegak hukum, termasuk oleh KPK harus dikembalikan kepada keluarga atau ahli warisnya," kata Fickar kepada Kompas.com, Kamis (29/12/2023).

Diketahui, eks Gubernur Papua itu terjerat kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Papua.

Baca selengkapnya: Lukas Enembe Meninggal, KPK Disebut Harus Kembalikan Aset yang Disita dan Diblokir

3. Tanggapi Survei Indikator, Kaesang: Sebelum Saya Masuk Nol Koma, Sekarang Dua Koma

Ketua Umum Kaesang Pangarep merespons hasil survei dari berbagai lembaga survei seperti Indikator Politik Indonesia dan CSIS yang memprediksi partainya diambang tidak lolos ke parlemen pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Kaesang mengaku tidak masalah dengan hasil survei tersebut. Akan tetapi, ia memastikan bahwa PSI akan terus bekerja keras.

"Ya enggak apa-apa, kami akan bekerja jauh lebih keras lagi," ujar Kaesang saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).

Kaesang mengatakan, sebelum bergabung ke PSI, suara yang diperoleh partai tersebut cuma nol koma.

Kini, menurut Kaesang, elektabilitas PSI mencapai angka dua koma setelah dirinya bergabung.

"Tapi semua harus tahu. Dulu survei sebelum saya masuk kan masih nol koma. Ketika saya masuk kemudian naik jadi satu koma, dan sekarang sudah menjadi dua koma," katanya.

Baca selengkapnya: Tanggapi Survei Indikator, Kaesang: Sebelum Saya Masuk Nol Koma, Sekarang Dua Koma

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com