Polemik Surat Suara Prematur di Taiwan, KPU Tak Sepakat Saran Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberi indikasi tak akan menindaklanjuti saran perbaikan yang dianjurkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, terkait polemik pengiriman 62.552 surat suara secara prematur di luar jadwal kepada 31.276 pemilih via pos di Taiwan.

Sebelumnya, KPU RI berniat menganggap "rusak" surat-surat suara tersebut dan bakal mengirimkan 31.276 surat suara pengganti via pos sesuai jadwal.

Namun, Bawaslu RI menilai langkah itu tak beralasan menurut hukum dan berpotensi menimbulkan kebingungan pemilih dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) karena dua kali menerima surat suara yang sama.

Baca juga: Kisruh Pengiriman 62.552 Surat Suara di Luar Jadwal di Taiwan

"Sudah kami sampaikan, yang surat suara pengganti dan yang belum dikirim akan dikasih kode khusus untuk tidak membingungkan," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Kamis (28/12/2023).

"Kan beda (surat suaranya). Yang sudah dikirim awal, kan tidak ada tanda khusus. (Yang baru) kan ada tanda khusus," ujarnya.

Namun demikian, masalah tidak berhenti di situ. Sebagai sesama institusi penyelenggara pemilu, berdasarkan UU Pemilu, KPU harus menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu.

Ditanya soal ini, Hasyim tak ambil pusing. Ia menegaskan, KPU RI akan tetap berpegang pada rencana awal: menganggap rusak 62.552 surat suara yang dikirim prematur dan mengirim surat suara penggantinya sesuai jadwal.

Baca juga: Bawaslu Minta 62.000 Surat Suara di Taiwan yang Dikirim Prematur ke Pemilih Tak Dianggap Rusak

"Yang tahu situasinya kan KPU," ucap Hasyim.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku akan melihat perkembangan situasi sebagiamana yang dijanjikan KPU RI.

Bagja tetap pada sikap tak sependapat dengan rencana Hasyim cs. Ia menilai, pembedaan surat suara bermasalah.

"Apakah itu tidak diskriminatif, membedakan surat suara?" ujarnya singkat, Kamis.

Sebelumnya, Bawaslu RI menilai terjadi dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan/atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (KPPSLN dan PPLN) Taipei.

Baca juga: Bawaslu Proses Dugaan Pelanggaran PPLN Taipei Terkait Surat Suara Dikirim Lebih Awal

Sebab, sesuai Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, pengiriman surat suara kepada pemilih via pos di mancanegara mestinya dilakukan pada 2-11 Januari 2024.

Sementara itu, di Taiwan, 62.552 surat suara sudah terkirim kepada 31.276 pemilih via pos melalui 2 gelombang, yakni pada 18 dan 25 Desember 2023, dan bisa langsung dicoblos pemilih.

Bagja dkk berpandangan, puluhan ribu surat suara itu tidak memenuhi kriteria surat suara rusak akibat kesalahan prosedur pengiriman sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan KPU Nomor 1395 Tahun 2023.

"Dengan demikian, tidak ada alasan hukum bagi KPU untuk menyatakan sejumlah 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) Taipei kepada pemilih sebagai surat suara rusak," jelas Bagja dalam keterangannya, Kamis.

Bagja menerangkan, jika puluhan ribu surat suara itu dianggap rusak, maka akan timbul sejumlah potensi masalah baru "yang lebih kompleks" bagi pemilih di Taiwan.

Pertama, hal itu dianggap bisa membingungkan pemilih karena akan menerima dua surat suara untuk setiap jenis pemilu, yaitu surat suara lama yang terkirim prematur dan surat suara pengganti yang bakal dikirim sesuai jadwal.

Kedua, hal ini juga berpotensi membuat pemilih mencoblos lebih dari 2 kali.

Ketiga, berdasarkan pengalaman, surat suara yang dikirim via pos berpotensi tidak seluruhnya kembali ke PPLN.

"Keempat, berpotensi menghilangkan hak pilih warga negara jika terjadi lagi kerusakan surat suara berikutnya karena tidak boleh lagi dilakukan penggantian surat suara lebih dari 1 kali," kata Bagja.

"Kelima, berpotensi pelanggaran pidana jika berikutnya terjadi lagi kerusakan dan kemudian diberikan surat suara pengganti lebih dari satu kali," ia menambahkan.

Keenam, pengiriman kembali surat suara baru dianggap berpotensi menimbulkan penyalahgunaan surat suara yang notabene memiliki konsekuensi pidana pemilu.

Ketujuh, hal itu juga dianggap bakal menyulitkan PPLN memilah/memastikan surat suara yang masuk ke mereka, apakah itu surat suara yang lama (terkirim prematur ke pemilih) atau surat suara pengganti yang baru.

"Kedelapan, terjadi inefisiensi anggaran negara," ucap Bagja.